Sungai Malinau Tercemar Dampak dari Tambang Batu Bara

  • Whatsapp
Poto Deddy Yevri Sitorus Anggota DPR RI Asal Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Dalil Kaltara )

MITRAPOL.com, Tanjung Selor – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevry Sitorus menilai menyayangkan sikap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah berani memastikan kondisi sungai Malinau telah pulih dari pencemaran.

Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH Provinsi), menurunkan tim untuk memeriksa Kualitas Air Sungai Malinau sebelum ikut-ikutan dalam kegiatan Tabur Benih Ikan di sungai.

Tidak saja di lokasi yg tercemar di sekitar penampungan limbah tetapi juga sedimentasi di muara sungai.

“Saya menilai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara bermaksud menghindari polemik berkepanjangan terhadap kasus ini,” tutur Deddy, kepada sejumlah wartawan di Tanjung Selor, Kaltara, Sabtu (18/4/2021).

Sebelumnya pada hari yang sama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menganggap persoalan ini selesai. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan investigasi atas jebolnya tanggul. Dan hasil investigasi tersebut mengungkapkan, kualitas sungai Malinau masih kategori aman dan ikan-ikan juga layak dikonsumsi warga.

“Sekali lagi saya berharap, tidak ada lagi tanggapan negatif dari masyarakat soal Sungai Malinau, karena kejadian jebolnya tanggul murni musibah dan sudah diatasi dengan baik oleh perusahaan,” demikian Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang saat mengucapkan investasi yg dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH Kaltara).

Atas keputusan DLH Provinsi Kalimantan Utara yang telah memastikan air sungai aman dimonsumsi, Deddy mengingatkan bahwa unsur – unsur pencemar dari limbah itu bersifat “bio-akumulatif” yang artinya akibatnya dari limbah itu baru akan terlihat dalam jangka panjang,” jelasnya

Jika kandungan racun dari limbah itu di luar batas toleransi, maka sesungguhnya air sungai tidak layak digunakan utk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk diminum. Jika kandungan pencemarannya berat maka ikan yg ada disungai itu atau di muara sungai sangat tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Hal ini harus diperiksa secara mendalam karena tugas pemerintah itu melindungi rakyatnya.

“Saya sangat berharap agar pihak Pemprov segera mengundang peneliti independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kalau memang dalam batas aman dan sudah tidak tercemar, maka kita tidak perlu lagi khawatirkan,” ungkapnya

Deddy menegaskan, pihaknya akan tetap memonitor langkah penegakan hukum oleh instansi yang berwenang seperti Polri, Kemen LHK dan Kemen ESDM. Hal ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tidak menyimpan syak wasangka berlebihan dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan kepada hukum.

“Tidak boleh dibiarkan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa perusahaan itu tidak tersentuh hukum dan bisa membeli siapapun. Itu tidak baik dan sangat berbahaya. Proses hukum juga diperlukan agar bencana seperti ini tidak terulang di masa depan,” jelasnya

Deddy mengungkapkan, jika sungai Malinau sudah benar-benar aman dari zat beracun, perusahaan sudah mematuhi persyaratan dan aturan pengolahan limbah yang ada, maka ia jua akan menyumbangkan ikan di sungai Malinau tersebut.

“Jika memang sudah aman, saya pasti juga akan melepaskan bibit ikan di sungai itu,” tutupnya.

Menanggapi sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara yang menganggap persoalan ini selesai, Deddy Sitorus kepada Sejumlah Media dan Deddy Sitorus mengingatkan agar DLH dan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) menjadi Penyebab Utama sebab tercemarnya Daerah Aliran Sungai (Das) Malinau dan Sesayap tesebut “untuk tidak menabrak aturan”,

“Apalagi Dinas LIngkungan Hidup (DLH Provinsi Kaltara) seakan-akan tidak bersedia membuka data investigasinya. Ini yang menjadi tanda tanya publik, ada apa.?

Lanjud Deddy Selain itu, dalam UU No 32 Tahun 2009 jelas Aturan mengenai sangsi bagi _ pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan,” tandas Deddy Sitorus.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

Sementara dalam Pasal 104 di UU yang sama menyebutkan: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 ( Tiga Miliar Rupiah).

Politisi partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu tak menampik bahwa, Investasi sangat penting di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai kran pembuka lapangan kerja dan perputaran ekonomi, Namun dengan catatan investor wajib taat aturan Ujar Deddy Sitorus Putra Kelahiran Medan Sumatra Utara.

“Kalau perusahaan itu beroperasi sesuai aturan yang ada, saya mendukung mereka. Karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tetapi kita sangat berharap agar investasi itu bekerja sesuai aturan memberikan manfaat bagi rakyat banyak,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, pencemaran Sungai di Malinau tersebut diduga melibatkan salah satu Perusahaan Tambang yang beroperasi di Malinau. Awal Februari 2021, tanggul kolam limbah perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), jebol dan diduga menjadi sebab tercemarnya Sungai Malinau dan Sesayap.

Limbah tambang itupun mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Setidaknya warga yang tersebar 14 desa sekitar DAS Malinau yakni Desa Sengayan, Langap, Long Loreh, Gongsolok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, Setaban). Lalu,daerah Aliran Sungai ( DAS) Mentarang (Lidung Keminci dan Pulau Sapi) dan DAS Sesayap (Desa Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Malinau Hulu, dan Malinau Kota sangat merasakan dampaknya.

Tak hannya matinya ikan – ikan yang merupakan sumber penghidupan masyarakat sebagai nelayan, limbah juga membuat air sungai sempat tak dapat di konsumsi.

Pewarta : Yuspal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *