Selewengkan Dana Desa Rp 561 juta, Kades Halimbe dituntut 5,5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Warsito (42), Kepala Desa Perkebunan Halimbe, Kec Aek Natas, Kab.Labuhanbatu Utara (Labura) dituntut 5,5 tahun penjara, karena terbukti selewengkan DD dan ADD TA 2019 sebesar Rp 561.077.598.

Selain itu, terdakwa juga dihukum denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 561.077.598 subsider 3 tahun penjara.

Tuntutan pidana itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Septian Tarigan dalam persidangan virtual di ruang Cakra-4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (19/4/2021).

Menurut JPU dari Kejari Labura ini, terdakwa Warsito, selaku Kades Perkebunan Halimbe, menguasai sepenuhnya DD (Dana Desa ) dan ADD (Alokasi Dana Desa ) TA 2019.

Disebutkan, Desa Halimbe TA 2019 mendapat kucuran DD Rp 922.665.000, ADD sebesar Rp 578.856.000.

Ditambah, Pendapatan Bagi Hasil Rp.30.070.000, Pendapatan Asli Desa Rp. 78.550.774, Silpa.Rp.148.089.350.Total APBDes Halimbe TA 2019 Rp.1.758.231.124.

Sekira Mei sampai Desember 2019, terdakwa mengajak saksi Dedi Armaya selaku Kaur Keuangan Desa Halimbe untuk mencairkan APBDes TA 2019, yang telah ditransfer Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kab. Labura, Sumatera Utara.

Jumlah total penarikan APBDes Halimbe, berdasarkan rekening koran Bank Sumut Kampung Pajak sebesar Rp.1.679.614.350,

Kacaunya, terdakwa Warsito selaku Kades Halimbe mengelola sendiri anggaran yang telah dicairkan tersebut tanpa melibatkan perangkat desa lainnya

Bahkan, saksi Dedi Armaya selaku Kaur Keuangan, tidak ada menyusun laporan pertanggungjawaban APBDEs Halimbe TA 2019.

Saksi Dedi Armaya hanya diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban APBDes Halimbe TA 2019

Disebutkan pula, jumlah total penarikan sebesar Rp.1.679.614.350. Terdakwa telah membelanjakan dana mulai periode Mei sampai Desember 2019 sebesar Rp.1.138.708.850,-

Hebohnya, APBDes itu dikelola sendiri oleh terdakwa, berbagai kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan tidak dilaksanakan sama sekali, terdakwa hanya melaksanakan belanja rutin desa Halimbe.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kab. Labura, terdakwa belum menyetorkan dana sebesar Rp.561.077.598.

Menurut JPU, terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai mendengar nota tuntutan JPU, majelis hakim diketuai Mian Muthe menunda persidangan hingga Senin pekan depan, dengan agenda mendengar pledoi (nota pembelaan) terdakwa dan penasihat hukumnya.

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *