Tindak Lanjuti Sprin Kapolda Sulut, Kapolres Bolmong gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Untuk menindak lanjuti Surat Perintah Kapolda Sulut Nomor: Sprin/467/IV/PAM.3.3/2021 tgl 15 April 2021 tentang BKO Polres Bolmong dan Polres Mitra dalam kegiatan Razia Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), pada hari, Selasa 20 April 2021.

Bertempat di Aula Polres Bolmong telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral tentang Penamganan Pertambangan Ilegal di wilayah Kab. Bolaang Mongondow.

Dalam acara tersebut di hadiri oleh, Kapolres Bolmong Akbp Dr. Nova I.Surentu, SH.MH. Ketu DPRD Bolmong Welti Komaling, SE. MM. Dandim 1303 Letkol Inf. Raja Gunung Nasution, S.IP. Bupati Bolmong diwakili oleh Drs. Hi. YAHYA FASA Kadis Lingkungan Hidup kab Bolmong. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Andri Sufari, SH, M.HUM. Kajari Kotamobagu diwakili Kasi Intel Arthur Piri, SH. Kepala Balai Taman Nasional.Bogani Nani Wartabone drh. Supriyanto. Camat Dumoga Barat. Malpin Dako. Sekcam Dumoga Tengah. Camat Dumoga Timur Joutje Tumalun, SE. Camat Dumoga Lesli Manabung. Anggota DPRD Bolmong Asdil Iroth. Perwkilan Tokoh Agama, dan tokoh Masyarakat Dumoga.

Kapolres Bolmong Akbp Dr. Nova I. Surentu, SH.MH dalam sambutanya menyampaikan, terima kasih kepada Unsur Forkopimda Kab Bolmong, Para aparat pemerintah Kecamatan di wilayah Dumoga, unsur Stake holder serta perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah memenuhi undangan Rakor Lintas Sektoral tentang Penanganan Pertambangan Ilegal di wilayah Kabupaten Bolmong.

“Lebih lanjut Kapolres memaparkan bahwa Rakor tersebut di laksanakan untuk menindak lanjuti Surat Perintah Kapolda Sulut No : Sprin/467/IV/PAM.3.3/2021 tgl 15 April 2021 tentang Razia Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) dan dimaksdkan untuk mendapatkan dukungan dan masukan dari unsur Forkopimda serta menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat sekaligus sbg sosialisasi kepada warga sekitar,” ucap Kapolres Bolmong

Menurut Kapolres kegiatan yag di laksanakan terhitung mulai tgl 16 s/d 30 April 2021 itu meliputi pertambangan yang ada di Area Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) yang jumlahnya sekitar 39 (semuanya blm memiliki ijin) dan sekitarnya.

Kapolres Bolmong Akbp Dr. Nova Irone Surentu, SH, MH menuturkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut akan di dahului dengan Sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk pemasangan Spanduk dan himbauan- himbauan.” Tutur Kapolres Akbp Nova

Disamping itu Kepala Balai TNBNW drh. Supriyanto memaparkan bahwa Luas TNBNW adalah sekitar 282.008. HA dan pihak Balai TNBNW telah melakukan pemetaan lokasi tambang masyarakat dan perambahan Hutan.

“Dikatakan, Lokasi TNBNW terbesar yang di jadikan area pertambangan terletak di Toraut Kec. Dumoga Barat dan Pihak Balai TNBNW selalu adakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah agar tidak berkembang pengolahan yang baru,”papar Kepala balai TNBNW.

“Terkait dengan perambahan hutan sudah di upayakan untuk diadakan penanaman bibit pohon kemiri namun terkendala kurangnya bibit dan meminta bantuan unsur Forkopimda untuk membantu mencarikan solusi.” Imbuhnya.

Selanjutnya Unsur Forkopimda kab. Bolmong berturut-turut menyatakan dukungan terhadap langkah Polri dalam upaya penegakkan hukm di wilayah Bolmong.

Disisi lain Bupati Bolmong diwakili oleh Kadis LH Drs.Hi Yahya Fasa, Teknis mengenai perijinan Tambang adalah wewenang Pemprov namun bukan berarti Pemda Bolmong adakan pembiaran.

Bahwa dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan di 3 (Tiga) aliran sungai yaitu Sungai Toraut, Sungai Dumoga dan Sungai Ongkak.

“Pada dasarnya Pemda Bolmong mendukung sepenuhnya upaya Gakkum oleh Polri.” Imbuh Kadis LH

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, SE, MM, DPRD Kab Bolmong turut berkomentar dan mengapresiasi upaya Kapolres Bolmong/Polri dalam upaya Harkamtibmas.

Bagi kami sebagai wakil rakyat, Gakkum adalah panglima, Dalam upaya penertiban/razia PETI ada 2 (Dua) hal yang harus di perhatikan yaitu, Waktu pelaksanaan dan Objek. Masyarakat Dumoga 70% adalah penambang, dan aktivitas pertambangan sudah berjalan sekitar 40 thn. Masyarakat Dumoga masih trauma dengan operasi PETI sekitar 20 Tahun lalu.

“Diharapkan giat Oprasi PETI kali ini tidak bias, jangan sampai semua sendi-sendi kehidupan masyarakat terkoyak-koyak karena ujung-ujungnya tempat pengaduan masyarakat adalah DPRD.” Ujar Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling

Solusi dan langkah-langkah Pemda agar langkah yang bijak supaya konflik sosial tidak terjadi.

“Didahulukan upaya sosialisasi, untuk objek agar di pilih jalan terbaik apakah dari hulu atau dari hilir. DPRD Kab Bolmong Siap membackup upaya Polri sepanjang untuk kepentingan rakyat.” Cetusnya

Selanjutnya Dandim 1303 Letkol.Inf Raja G. Nasution, SIP Sesuai UU no 34/2004 tentang TNI selain tugas Pokok untuk menjaga kedaualatan NKRI juga melakukan perbantuan kepada Polri dan pemerintah.

“Pihak TNI/Kodim 1303 siap memback up Polri.” Ungkap letkol Inf Raja G Nasution

Pihak Kejari Kotamobagu di wakili Kasi Intel Kejari Arthur Piri SH. Sebagai bagian dari unsur Gakkum, “Kejari Kotamobagu akan selalu bekerjasama dan mendukung tugas Polri khusunya Polres Bolmong.” Tuturnya.

Pewarta : Chandra/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *