Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021, Gubernur Lampung ajak Walikota/Bupati cegah Korupsi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung terus berkomitmen dengan membuat kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur. Selain itu, mengajak Bupati/Walikota dan seluruh elemen menyatukan langkah mencegah terjadinya korupsi demi mewujudkan clean dan good governance.

Hal ini dikatakan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, saat memimpin Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021, bersama Nawawi Pomolango selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, Selasa (20/4/2021).

Namun demikian, tentunya juga harus membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi sebuah slogan, tetapi harus disinergikan olah seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

” Pemerintah Provinsi Lampung sendiri terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi. Tetapi peran serta dan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat perlu terus dilakukan sehingga program pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan,” kata Gubernur.

Ditambahkannya, guna menjaga sinergi pencegahan korupsi, Pemprov Lampung juga telah melaksanakan berbagai aktivitas yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Seperti, penguatan komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat/ whistle blowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta, pelaksanaan Monitoring Control for Prevention (MCP) dan aksi pencegahan Korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).

“Termasuk pelaporan e-LHKPN bagi Wajib Lapor ASN di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli bersama Polda dan Kejati Lampung,” katanya.

Arinal mengimbau, agar Bupati/Walikota agar terus meningkatkan Kerjasama pencegahan Korupsi dengan berbagai pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Saya yakin dan percaya, bahwa aksi pencegahan korupsi akan berjalan dengan optimal mana kala kita semua secara bersama-sama, saling bahu-membahu, dan berkomitmen,” himbaunya.

Pada bagian lain Arinal mengatakan, ada beberap hal yang menjadi perhatian untuk Bupati/Walikota, agar menertibkan pajak daerah khususnya pajak air bawah tanah dengan perhitungannya tidak memberatkan para pengusaha. Di samping itu, pertahankan keberadaan kawasan hutan, mengingat kondisi kerusakan hutan yang semakin meningkat di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, sebagai mitra pemerintah, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II siap menjembatani Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan Kementerian atau lembaga terkait terhadap persoalan yang terjadi di daerah. Lembaga KPK juga siap menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Jadikan KPK sebagai mitra, apabila ada hal yang perlu disampaikan kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, kami akan menjembatani kepada Kementerian atau lembaga terkait,” ujar Nawawi.

Berdasarkan Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau tata kelola pemerintahan, capaian Progres MCP bagi Provinsi Lampung Tahun 2020 senilai 81%. Informasi dari rilis Laporan Pelaksanan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Triwulan VIII tahun 2020, yang mendapat predikat Provinsi yang memiliki Performa Kategori Baik.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan sertifikat sebanyak 1.134 bidang kepada Pemerintah Daerah dan PT. PLN meliputi sertifikat hak pakai Pemerintah Provinsi Lampung 194 bidang, sertifikat hak pakai Pemerintah Kabupaten/Kota 483 bidang dan sertifikat HGB PT. PLN 457 bidang.
Rangkaian kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 di Provinsi Lampung ini dilaksanakan dari tanggal 19-22 April 2021, dan dihadiri Bupati/ Walikota, Wakil Dirut PLN Darmawan Prasojo dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar.

Pewarta : MM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *