Menutup-nutupi Dana Desa dari Publik LSM BP3RI somasi Kepala Desa Karangsari

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – LSM BP3RI (Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia) telah melayangkan surat somasi kepada pemerintah desa karangsari pada senin (19/04/2021) karena kepala desa karangsari Budiyono dinilai sangat tertutup kepada publik berkaitan dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.

Somasi dilakukan Karena kepala desa karangsari dinilai menentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui surat terbuka LSM BP3RI no. 142/S/DPP-BP3RI/III/2021, perihal : Permohonan keterangan lisan maupun tertulis terkait alokasi anggaran DD dan ADD Tahun Anggaran 2020 ke Desa Karangsari yang diajukan sebelumnya pada, Selasa, (30/03/2021).

Menurut kades karangsari Budiyono “anggaran dana desa tahun 2020 telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang salah buktinya telah diperiksa oleh inspektorat tidak ada yang masalah jadi kami tidak ingin menjawab pertanyaan LSM BP3RI secara tertulis karena tidak ada masalah,” hal itu disampaikan Budiyono kepada LSM BP3RI dan awak media dirumahnya, Sabtu (17/04/2021) sekira pukul 15:30 wib.

“Anggaran dana desa telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada yang salah buktinya telah diperiksa oleh inspektorat tidak ada yang masalah jadi kami tidak ingin menjawab pertanyaan LSM BP3RI secara tertulis karena tidak ada masalah, silahkan cek di lapangan saja apabila ditemukan dugaan korupsi laporkan saja ke Bupati atau Kejaksaan silahkan saya siap,” Tegas Kepala Desa Karangsari.

Hadi Prayetno salah satu tim khusus (timsus) Investigasi Tipikor LSM BP3RI membenarkan bahwa ucapan tersebut memang keluar diri mulut Budiyono yang pada intinya orang nomor satu di desa karangsari itu tidak bersedia dipantau oleh siapapun termasuk LSM dan Media kecuali Inspektorat banyuwangi.” Kata Hadi.

Hal senada dibenarkan oleh Siswanto yang juga Tim investigasi Tipikor LSM BP3RI oleh karena itu sudah sepatutnya diluncurkan surat somasi dari LSM BP3RI yang selanjutnya akan dilakukan kegiatan tinjau lapangan memperkuat bahan bukti yang telah dikantongi sebelumnya seperti pengadaan dan pembagian masker, Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD, pengadaan barang dan jasa maupun fisik infra struktur dan lainnya. Cetus Siswanto.

Rocky Sapulette, LSM BP3RI selaku Ketua Biro Investigasi Tipikor menjelaskan kepada media bahwa demi terwujudnya pemerintahan kebupaten Banyuwangi yang bersih bebas dari tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu tentang peran serta Masyarakat untuk membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang di wujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberkan informasi jika ditemukan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak Hukum oleh karena itu LSM BP3RI sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 41 UU No. 20 tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor,

Kami memberikan surat klarifikasi yang berisi 16 pertanyaan seputar APBDes tahun 2020 untuk dijawab oleh pihak desa karangsari secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut namun Kades tetap tidak bersedia untuk menjawab baik lisan maupun tertulis, maka pada senin 19/04/2021) kami telah melayangkan surat somasi nomor 144/S/DPP-BP3RI/IV/2021,

ROCKY berharap dengan surat somasi tersebut pemdes karangsari dapat menjawab 16 pertanyaan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karangsari tahun 2020 yang di laporkan kepada Kementerian Desa (KEMENDES) DPTT sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana Pasal 52 UU No. 14 tahun 2008. Tutup Rocky Sapulette.

Pewarta : Adi P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *