KKB Papua resmi dilabeli Teroris. Begini reaksi Gubernur Enembe

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pemerintah pusat secara resmi mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai oganisasi Teroris. Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan, pemberian label teroris lantaran munculnya beberapa aksi teror di Papua sejak awal April 2021.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris,” kata Prof Mahfud dalam konferensi pers, dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Atas pemberian label terorisme itu, Mahfud menyatakan akan mencatat dan memasukan kedalam agenda hukum untuk selanjutnya disesuaikan dengan penindakan.

Ia menjelaskan, label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dimana yang dinyatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

KKB Papua/Organisasi Teroris

Oleh-nya itu, TNI-POLRI kini sudah dapat mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai hukum yang berlaku.

Selang beberapa jam setelah KKB Papua dilabeli organisasi Teroris. Gubernur Papua, Lukas Enembe bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Muhammad Rifai selaku Juru Bicara pada Kamis, (29/4) malam.

Dari pernyataan itu, Gubernur  menekankan untuk ditinjau kembali melalui beberapa point diantaranya ;

Pertama, terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

Kedua, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP

Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR-RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Gubernur berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

Keempat, Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

Kelima, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memillki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan.

Keenam, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB

Ketujuh, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga gubernur menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru.

 

Pewarta : AQM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *