Rehabilitasi Irigasi Sorkam Barat dibalut korupsi, PPK dituntut 1,5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Unggul Sitorus ST, MT (43),  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) di Desa Sorkam Barat, Kab. Tapanuli Tengah (Tapteng)  dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.

Tuntutan yang sama beratnya juga dijatuhkan kepada Sahrul Badri ST (52) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Hotman Simajuntak (56) Wakil Direktur III CV Dame Rumata, selaku rekanan.

Selain itu, JPU Hendri Edison Sipahutar yang bersidang secara virtual di ruang Cakra-4 Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (29/4/2021) juga menghukum denda ketiganya, masing-masing Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan kerugian negara sebesar Rp 731.185.605,42, sepenuh dibebankan kepada Hotman Simajuntak, dan pembayarannya telah dititipkan di Kejati Sumut.

Menurut JPU, ketiga terdakwa terbukti bersalah dalam kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) di Desa Sorkam Barat, Kab. Tapteng, Sumatera Utara yang  dikerjakan tak sesuai kontrak, sehingga negara merugi Rp 731.185.605,42

Perbuatan itu, ujar JPU, melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Peristiwanya Nopember 2015 sampai Mei 2016  di Dinas PU Kab. Tapanuli Tengah terdapat Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) di Desa Sorkam Barat seluas 200 Ha dengan pagu Rp 2 milyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015

Kemudian, Pokja menentukan rekanan sebagai pelaksana pekerjaan melalui lelang proyek yang diikuti 21 peserta, namun yang memasukan penawan hanya 5 peserta.

Setelah melalui tahapan evaluasi, akhirnya CV Dame Rumata, sebagai Direktur III Hotman Simajuntak, keluar sebagai pemenang dengan penawaran Rp1.866.999.900,-

Saat pelelangan, terjadi penyimpanga dokumen lelang CV Dame Rumata, ternyata tenaga ahlinya Sarjana Teknik Mesin, seharusnya Sarjana Teknik Sipil ataupun Arsitektur.

Meski demikian, terdakwa Unggul Sitorus selaku PPK, tetap menandatangani kontrak senilai Rp.1.866.999.900,

Setelah itu, Hotman Simajuntak selaku rekanan melaksanakan pekerjaan  berupa Rehabilitasi Daerah Irigasi di Desa Sorkam seluas 200 Ha.

Dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, ketiga terdakwa secara bersama-sama membuat kesalahan sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan speksifikasi kontrak.

Terdakwa Hotman Simajuntak sebagai pihak Pelaksana Pekerjaan  telah merubah ukuran dimensi bangunan saluran irigasi, seperti tinggi saluran dan lebar saluran tak sesuai dengan kontrak.

Anehnya, meski tak sesuai kontrak, terdakwa Unggul Sitorus selaku PPK  mengetahui ada perubahan dalam pekerjaan, namun tidak melakukan teguran dan tidak melakukan addendum terhadap perjanjian.kontrak

Laporan progres pekerjaan hingga 100 persen, ternyata tidak check and recheck, padahal dimensi dan peta lokasi bangunan saluran irigasi yang dikerjakan telah menyimpang dari Gambar Rencana (Soft Built Drawing).

Kacaunya lagi, meski terjadi penyimpangan pekerjaan, terdakwa Sahrul Badri selaku PPHP tetap menerima hasil pekerjaan.

Hebohnya lagi, meski tak sesuai kontrak, terdakwa Unggul tetap melakukan pembayaran 100 persen, sehingga terdakwa Hotman Simajuntak menerima pembayaran Rp 1.866.999.900,-

Berdasar.hasil pemeriksaan Ahli dari UPP DPP HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan dan Jembatan Indonesia) Sumut menyebutkan, pekerjaan kegiatan Rehabilitasi D.I Sorkam Barat tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.

Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara menyebutkan, kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi di Sorkam Barat telah merugikan negara Rp731.185.605,42.

 

 

Pewarta : ZH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *