Soal Pemda Halteng Gelapkan Dana CSR IWIP, itu tidak Benar

  • Whatsapp
Foto Wakil Bupati Atu Kordinatot CSR Halteng

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Tanggapan Kordinator CSR terkait Berita yang menyebut Pemda menggelapkan Anggaran CSR IWIP yang dimuat oleh media Times Timur pada tanggal 28 April 2021 perlu diluruskan, sehingga tidak ada kesalapahaman di masyarakat terutama masyarakat lingkar tambang.

Hal tersebut disampaikan Abd. Rahim Odeyani, Wakil Bupati Halmahera Tengah sekaligus koordinator CSR Pemda Halmahera Tengah Saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 30 April lalu.

Kata wakil bupati, kerjasama Pemda Halteng dengan pihak IWIP sudah dilakukan dari tahun 2018 namun baru direalisasi pada tahun 2020 dalam bentuk pembangunan 6 unit kamar pavilion pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan nilai pagu 3 miliyar.

Pembangunan ruang pavilion itu dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan pada rumah sakit tersebut, supaya dapat di nikmati masyarakat Halmahera Tengah, apalagi saat ini Pemda sedang dorong peningkatan status rumah sakit itu dari tipe D ke tipe C,” ungkap beliau.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemda hanya pada posisi menawarkan konsep & program ke IWIP, sementara penunjukan kontraktor pelaksana maupun pembayaran upah dan lain-lain itu semua menjadi urusannya IWIP & kontraktor pelaksana bukan Pemda Halmahera Tengah.

Jadi apa yang dituduhkan bahwa Pemda menggelapkan dana CSR itu tidak benar dan tidak mendasar sama sekali. Wakip Bupati juga berharap masyarakat tidak sekedar menuduh tanpa memiliki informasi yang cukup dan data yang valid.

Wakil Bupati juga menyebut bahwa program ini acuannya pada blue print Pengembangan dan Permberdayaan Masyarakat (PPM) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Maluku Utara. Pemda Halteng dalam mendorong CSR tidak keluar dari ketentuan PPM tersebut. Konsep pembangunan yang di biayai oleh CSR baru diterapkan Pemda halteng ke Iwip sedangkan untuk perusahaan tambang lainnya blm di respon, Padahal sudah berkali kali kami bersurat.

Wakil bupati juga berharap masyarakat aktif melakukan pengawalan supaya seluruh perusahan di Halmahera Tengah taat melaksanakan PPM.

Masih banyak perusahan yang tidak taat, sementara ini menjadi kewajiban hukum mereka. Ini yang harus kita kejar

Wakil Bupati menginginkan Kedepan PPM itu harus menyentuh semua sektor baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur sebagaimana ada dalam blue printnya, termasuk beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang ada di lingkar tambang.

Maka pastikan Pemda Halteng suda pasti akan mengusulkan itu juga.” Tutup Wakil Bupati.

 

Tim/ Fandi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *