Terkait Pengukuran Tanah, Wahyu RT 01 Semanan: Saya sudah berikan uang Rp 2 Juta untuk Oknum PMPTSP Kalideres

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Terkait Bangunan dengan konsep Hunian 2 Lantai yang menjadi Dua Unit Milik Wahyu Ketua RT 01/06 kelurahan semanan kecamatan Kalideres, Yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Termasuk Jalur Zona Hijau. Selasa (04/05/21)

Bangunan itu Berada Jelas dijalan kampung Pangkalan RT 01/06 kelurahan semanan kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Amat disayangkan dengan Keterangan Yang diberikan dari pihak Terkait masih Tetap dijalankan untuk pembangunan Rumah Hunian Miliknya, Tanpa disisakan Luas Tanah yang Termasuk zona Hijau dengan Luas 60 Meter yang masuk Zona Hijau. Menurut peta Lokasi Zona

Bangunan dengan Seluas, 122 Meter Itu ternyata 60 Meternya Termasuk Jalur Hijau Bukan Untuk zona Pemukiman,

Terbukti dari Keterangan Pemilik sendiri yang saat didatangi untuk klarifikasi pemberitaan itu Jumat (25/04/21)

Ia mengatakan Bahwa sebelum Proses pembangunan Rumah, sudah pernah mengajukan untuk pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dengan mempersiapkan Dokumen Atau surat Surat untuk Persyaratan Pembuatan IMB.

” Saya sudah mengajukan untuk pembuatan IMB, Namun menurut petugas Kecamatan itu tidak dapat dinaikkan dalam pembuatan IMB, dengan Alasan Zona Hijau, Dari Total 122, Meter Luas Tanah yang akan dibangun 60 Meter yang termasuk Zona Hijau.

Namun Ia Mengatakan Kalau mau Bangun – Bangun Saja, saya Tidak melarang menurut oknum PTSP Bagian ukur Tanah itu,” Tutur dia sambil menirukan Gaya Bicaranya. Oknum PTSP kecamatan kalideres yang dimaksud

Kembali menjelaskan, ” Sayapun sudah memberikan uang senilai Rp 2 Juta untuk Oknum Petugas pengukuran itu, Bernama Feri, Melalui 2 Kali Transfer untuk Dua objek Bangunan milik saya yang di sini dan warung Pojok. dan saya pun ada buktinya selain bukti TF ada Foto orangnya saat melakukan Pengukuran.” Ujar Wahyu

Surat Klarifikasi dari PTSP Kec Kalideres ke Redaksi Mitrapol.com

 

Sedangkan menurut prosedur untuk mendirikan Bangunan diharapkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Dimana sudah tertulis dalam perda dan Pergub.dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005). Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat [1] PP 36/2005):

Jelas tertulis dalam undang undang administratif dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung (Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005). Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005). Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat [2] UUBG).

Melalui Surat Klarifikasi Unit yang dimana Redaksi Mitrapol.com konfirmasi melalui surat Tertanggal 07 April 2021, Baru dijawab 29 April 2021, Pengelolaan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terkesan Lambat.

Sehubungan Dengan Surat Mitrapol Nomor 26/MP/IV/2020 Tanggal 7 April 2021, dengan ini disampaikan Bahwa, UP PMPTSP Kecamatan Kalideres Adalah Bagian Dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang memiliki Kewenangan pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Seluruh Pegawai Dan Petugas Pelayanan di UP PMPTSP Kecamatan Kalideres selalu Bekerja Sesuai Koridor Peraturan Yang Berlaku Dan Memegang Teguh Integritas Pegawai,”Ujar Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Kalideres Joko Suparno

Kemudian dengan Tegas ia pun mengatakan Bahwa Tidak Benar dan Cenderung Fitnah Karena Mencoreng kredibilitas Dan Nama Baik Pegawai Serta Organisasi UP PMPTSP Kecamatan Kalideres,” Tepis dia saat menjawab surat Konfirmasi dan klarifikasi dari Redaksi Mitrapol.com Pusat.

Tertulis Pada Tanggal 29/04/21 dalam penyampaian surat klarifikasi Jawaban Atas konfirmasi melalui surat Dari Mitrapol.com

 

Pewarta : Shem mitrapol

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *