Kejaksaan Tinggi Aceh kembalikan SPDP dari Ditreskrimsus Polda

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengembalikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilayangkan Ditreskrimsus Polda Aceh terkait perkara dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh Rp22,3 miliar.

Kasipenkum Kejati Aceh Munawal Hadi mengatakan alasan pengembalian SPDP perkara beasiswa itu dikarenakan sudah setahun penyerahan SPDP tidak disertai lampiran berkas pemeriksaan.

SPDP dikirim pada Mei 2020, namun hingga Mei 2021 penyerahan SPDP itu tidak diikuti pengiriman berkas pemeriksaan. Sesuai SOP kita, SPDP tersebut kita kembalikan ke penyidik,” kata Munawal Hadi, Sabtu (8/5).

Munawal mengatakan meski SPDP tersebut telah dikembalikan bukan berarti perkara dugaan korupsi beasiswa tersebut ditutup atau dihentikan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh dapat mengirimkan kembali SPDP beserta berkas pemeriksaan ke penuntut umum Kejati Aceh.

“Meski SPDP sudah dikembalikan, polisi tetap bisa melakukan penyidikan kembali. SPDP dikirimkan lagi kita tetap terima. Ini dilakukan agar ada kepastian hukum dalam perkara yang sedang ditangani penyidik Polda Aceh,” sebut Munawal Hadi.

Munawal menyebutkan penangganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh tahun anggaran 2017 tersebut masih berproses. Penuntut umum Kejati Aceh terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Aceh agar penangganan kasus itu segera dituntaskan.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan penyidik di Polda Aceh agar penangganan kasus beasiswa ini bisa segera dituntaskan,” ungkapnya.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh memanggil dan memeriksa enam anggota DPRA aktif secara bertahap menyusul telah diterbitkan surat ijin pemeriksaan oleh Mendagri terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Rp22,3 miliar. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa 16 bekas anggota DPRA dan beberapa mahasiswa sebagai penerima beasiswa. Dari audit investigasi BPKP Perwakilan Aceh kasus beasiswa ditemukan indikasi korupsi dan penerimaan beasiswa tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pergub nomor 58 tahun 2017 serta adanya indikasi uang mengalir ke anggota dewan.

 

Pewarta : T. Indra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *