Kasus Korupsi Rutilahu Bolmong, APH Belum Tetapkan Tersangka

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Molornya penetapan tersangka atas dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yakni, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digelontorkan oleh kemensos RI berbandrol 750 juta tahun 2019, tepatnya di bolaang mongondow (Bolmong) terus menjadi pertanyaan.

Pasalnya, sudah hampir setahun berjalan, Penetapan tersangka atas dugaan kasus korupsi (RTLH) Bolmong ini belum juga di umumkan oleh pihak kejaksan siapa siapa yang terlibat pada pusaran korupsi tersebut.

Seperti yang dikatakan Ketua Lembaga Pemantau Pemerintah Bolaang Mongondow (LP2BM) Ali Imran Aduka, Rabu (19/05/21), bahwa dugaan korupsi anggaran bantuan RTLH yang digelontorkan kemensos RI di bolmong perlu di seriusi oleh kejaksaan.

” Kami Menilai penanganan dugaan kasus korupsi dana bantuan batuan sosial (Bansos) berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan pagu sebesar Rp 750 juta di Bolmong ini, terkesan setengah hati.? olehnya diminta kiranya Kajari Kotamobagu mampu mempertajam pola pengungkapan dan secepatnya oknum-oknum yang terlibat atas kasus itu di tetapkan sebagai tersangka,” Pintah salah satu aktivis Bolmong yang di kenal vokal ini.

Masih Ali mengatakan, Manakala Aparat Penegak Hukum (APH) masih ragu ragu mengembangkan kasus ini dan belum berani menetapkan tersangka atas dugaan korupsi RTLH tersebut. Maka, bakal menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum atas kinerja APH itu sendiri.

” Domino penyelidikan dan penyidikan ditangan APH, itu sebabnya kami berharap Kajari kotamobagu harus lebih tajam lagi memplototi kasus ini dan Siapa-siapa yang terlibat dan ikut serta menikmati Dana bantuan RTLH yang diperuntukan untuk masyarakat miskin itu segera di tetapkan tersangka dan langsung ditahan saja,” Ucapnya.

Lebih Lanjut Ali menyarankan, Kajari juga perlu mengusut sebagian aliran dana itu mengalir kemana saja? Sebab beredar kabar bahwa sebagian dana RTLH itu, kononnya di pinjamkan ke salah satu oknum, hingga menyebabkan realisasi penyerahan bantuan ke pihak penerima (kelompok) terhambat akibat dananya belum di kembalikan?

” Benar atau tidak kabar bahwa sebagian dana RTLH ini dipinjamkan, ini juga perlu di telusuri letak kebenarannya untuk mengungkap aliran dana tersebut mengendap dimana saja.” Tandas Ketua LP2BM Ali Imran Aduka.

Pada edisi tabloidkontras.com, yang telah tayang sebelumnya, Kajari kotamobagu Hadhiyanto SH, menyampaikan pihaknya lagi melakukan pemeriksaan maraton kepada beberapa kelompok penerima RTLH.

” Saat ini jaksa penyidik lagi melakukan pemeriksaan maraton untuk mempercepat proses atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial RTLH yang di gelontorkan kemensos RI tahun 2019.” Ungkap Kajari pada saat di konfirmasi oleh wartawan.

Disinggung kapan dilakukan penetapan tersangka. Kajari menjawab ikuti proses dulu dan setelah itu akan di gelar oleh jaksa penyidik. Tegas Kajari Kotamobagu bapak Hadhiyanto SH.

Data yang berhasil dirangkum wartawan, penyelidikan atas dugaan kasus korupsi ini, Berawal adanya bantuan dana pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2019 di kabupaten bolaang mongondow (Bolmong).

Sumber bantuan ini berasal dari kementrian sosial (kemensos RI) dengan besaran bantuan sebesar Rp 750 juta rupiah. Terbagi dua kecamatan di Bolmong yakni, Kecamatan Lolak dan Kecamatan Bolaang.

Untuk Kecamatan Lolak, meliputi tiga Desa. Yaitu: Desa Lolak, Desa Motabang dan Desa Mongkoinit. dan untuk Kecamatan Bolaang, Antara lain Desa Ambang, Desa Lolan dan Desa Tadoy.

Menariknya, pada kucuran dana bantuan Kemensos RI ini, seyogianya anggaran bantuan itu langsung masuk ke rekening bank dari kelompok penerima RTLH, namun sayangnya hal itu belum berjalan sebagimana mestinya. Dimana pada saat dana bantuan tersebut masuk ke rekening. Langsung dipindahkan dan dikelolah oleh dinas terkait dan di pihak ketigakan sebagai pelaksana lapangan.

Ironisnya beberapa penerima kelompok di kumpul disatu tempat oleh dinas terkait dan di arah bahwasanya dana bantuan RTLH itu akan di kelolah dan dipihak ketigakan, sehingga pihak penerima tinggal menunggu proses penyerahan saja.

Inilah yang menyebabkan beberapa bangunan (Penerima) yang harusnya di bangun dan selesai, nyatanya belum di realisasikan secara keseluruhan, Sehingga menjadi persoalan hukum yang sampai saat ini masih ditangani oleh pihak kejaksaan negeri kotamobagu.

Pewarta : Chandra/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *