AMARAH kembali gelar aksi damai gugat DPRK dan KEJARI Simeulue terkait SPPD 

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Simeulue Aceh – Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (AMARAH) menggelar aksi damai di dua titik lokasi yakni Gedung DPRK Simeulue dan Kejaksaan Negeri Simeulue. Jum’at, 21/05/ 2021.

Aksi Damai AMARAH tersebut digelar untuk menggugat DPRK Simeulue atas janjinya yang akan memperjuangkan akses internet pada saat aksi Damai AMARAH tanggal 9 Oktober 2020 yang lalu, dikarenakan sulitnya mengakses jaringan internet untuk kebutuhan Pelajar dan Mahasiswa belajar Daring masa pandemi Covid-19 di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue, Aceh.

Di halaman Kejaksaan Negeri Simeulue AMARAH juga melakukan Aksi Damai untuk mendesak Kejaksaan Negeri Simeulue, agar segera menetapkan tersangka kasus SPPD DPRK Simeulue yang diduga fiktif.

Dari amatan Media MITRAPOL di lokasi kegiatan aksi Damai AMARAH yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (KORLAP) Ahmad Hidayat, berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan protokol kesehatan.

Di lokasi aksi damai di depan gedung DPRK Simeulue, Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi, SE., M.Si., yang didampingi SEKWAN, TNI – POLRI dan Satpol PP langsung turun menemui para Aksi AMARAH dan mengatakan, “Saya secara pribadi langsung sudah ketemu dengan Kepala Dinas Informasi dan Telematika Provinsi Aceh dan waktu itu pada tanggal 13 Desember 2020, jelasnya.

Lanjutnya, “Semua sudah kita lakukan dan bukti data dukung usulan seluruhnya 138 Desa, dan kemaren saya juga berbicara dengan Pak Marwan selaku Kadis Informasi dan Telematika Provinsi Aceh, mengatakan kepada beliau, saya mohon kepada Pak Kadis untuk bisa mengajukan terkait dengan penambahan tower,” pungkasnya.

Irwan Suharmi juga memperlihatkan sejumlah data pendukung sebagai tindak lajut dari aksi Damai AMARAH pada tanggal 9 Oktober 2020 lalu, berupa ST (Surat Tugas) beserta foto saat bertemu dengan Kadis Provinsi Aceh dan data usulan sejumlah 138 Desa untuk diusulkan penambahan tower dan jaringan internet Wi-Fi.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRK Simeulue juga menandatangani Surat Petisi dari para Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh sebagai bukti untuk menindaklanjuti dan siap memperjuangkan sesuai isi petisi tersebut.

Terkait dengan kasus SPPD DPRK Simeulue yang diduga fiktif, KAJARI Simeulue R. Hari Wibowo yang didampingi Staf bersama Kapolres Simeulue AKBP Agung Surya Prabowo, S.I.K., beserta jajaran POLRI – TNI dan Satpol PP di depan para aksi damai AMARAH, menjelaskan bahwa, “Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi SPPD Fiktif, kami sudah koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) di Jakarta, Insya allah dalam waktu yang tidak lama lagi mereka akan menurunkan Tim Auditor Investigasi tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke Simeulue ,” jelasnya.

Lanjutnya, salah satu dasar untuk menetapkan tersangka adalah Audit. Jaksa tidak bisa menetapkan tersangka jika alat bukti belum lengkap dan Jaksa juga tidak bisa sebagai Auditor.

KAJARI Simeulue juga bersedia menandatangi Surat Petisi dari para aksi demonstrasi AMARAH sebagai bukti siap mengawal dan segera menetapkan tersangka pada kasus SPPD DPRK Simeulue

 

 

Pewarta : Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *