Odeyani Bantah Tudingan Penggelapan Dana CSR IWIP

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Wakil Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Abd. Rahim Odeyani mengatakan, informasi yang beredar bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan penggelapan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tidak betul.

Hal ini ia sampaikan agar tidak ada kesalah pahaman diantara Pemda Halteng dan masyarakat lingkar tambang. Apalagi telah beredar berbagai isu bahwa Pemda Halteng telah menyalagunakan dana CSR dari PT. IWIP belum lama ini.

Odeyni yang sekaligus sebagai Koordinator CSR Pemda ini juga menjelaskan, kerjasama Pemda Halteng dengan pihak IWIP sudah dilakukan dari 2018, namun baru direalisasi pada tahun 2020 dalam bentuk pembangunan Enam unit kamar pavilion di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda senilai 3 miliyar.

“Pembangunan ruang pavilion itu dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan pada rumah sakit tersebut, supaya dapat di nikmati masyarakat Halmahera Tengah. Apalagi, saat ini Pemda sedang dorong peningkatan status rumah sakit itu dari tipe D ke tipe C,” ungkap Wabup.

Katanya lagi, Pemda hanya pada posisi menawarkan konsep & program ke IWIP, sementara penunjukan kontraktor pelaksana maupun pembayaran upah dan lain-lain, semua menjadi urusan pihak perusahaan dan kontraktor pelaksana, bukan Pemda Halteng.

“Jadi apa yang dituduhkan bahwa Pemda menggelapkan dana CSR itu tidak benar dan tidak mendasar sama sekali. Saya juga berharap masyarakat tidak sekedar menuduh tanpa memiliki informasi yang cukup & data yg valid,” imbuhnya.

Lebih lanjut kata Odeyani, program ini acuannya pada blue print Pengembangan dan Permberdayaan Masyarakat (PPM) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Maluku Utara.

“Pemda Halteng dalam mendorong CSR tidak keluar dari ketentuan PPM tersebut. Konsep pembangunan yg di biayai oleh CSR baru diterapkan Pemda halteng ke Iwip sedangkan utk perusahaan tambang lainnya blm di respon, Padahal sdh berkali kali kami bersurat,” ulasnya.

Tak lepas dari itu, Wabup Halteng juga meminta kepada masyarakat agar aktif melakukan pengawalan, supaya seluruh perusahan di Halmahera Tengah taat melaksanakan PPM.

“Masih banyak perusahan yang tidak taat, sementara ini menjadi kewajiban hukum mereka. Ini yang harus kita kejar,” katanya.

Seraya menambahkan, “Kedepan PPM itu harus menyentuh semua sektor baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur sebagaimana ada dalam blue printnya, termasuk beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang ada di lingkar tambang. Saya pastikan Pemda Halteng pasti akan mengusulkan itu juga,” tutupnya.

 

Pewarta : Fandi/Sahwan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *