Pansus Raperda RTRW Kabupaten Lebak diwarnai Setuju meragukan sampai penolakan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak Banten – Hingga larut malam, rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lebak tentang perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berlangsung di ruang Gedung Paripurna DPRD Lebak pada, Minggu, 23/5/2021.

Salahsatu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bakal merubah wujud dan wajah Kota Rangkasbitung tersirat dalam pasal 40 ayat 5 huruf b nomor 15 kecamatan Rangkasbitung dihapus dari area wilayah perkebunan.

Rencana tersebut tidak mesti Alot dimeja Pansus seiring dengan habisnya masa HGU blok perkebunan sawit Cileuweng seluas 1500 hektar meski saat ini masih dikelola oleh PTPN Vlll, Artinya, disetujui oleh anggota Pansus DPRD Lebak untuk dijadikan kawasan perluasan kota Rangkasbitung.

meskidemikian, wacana tersebut diragukan masyarakat jika RTRW setelah disahkan justru dalam penggunaan bekas lahan perkebunan itu melenceng malah menjadi lokasi rebutan lahan para pejabat atau pemangku kebijakan bahkan Dewan sendiri.

“Iya ini potensi HGU diambil alih pribadi, sebeb fakta membuktikan dibeberapa daerah, bahwa lahan HGU selalu jadi rebutan bahkan sudah di kapling yang ini milik si a, yang itu bagian si b, justru ini yang kita khawatirkan,” kata Iyan Dahlan, warga Rangkasbitung, Dikutip dari Info Daerah.com, Senin (24/5/2021).

Sebelum diketuk secara sah, masyarakat ingin tau lebih jelas dulu, Eks lahan perkebunan sawit menjadi milik atau dikelola oleh siapa. Jangan sampai ketika pengukuran oleh pihak BPN sudah ada masing-masing pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah di areal lahan yang terbilang sangat strategis itu.

“Ini harus jelas, karena jika memang akan dimanfaatkan oleh warga, warga yang mana dulu, kalau memang akan diambil alih oleh pemkab Lebak seluruhnya harus jelas payung hukumnya, agar tidak ada yang tiba-tiba mengaku milik Pribadi,”tuturnya

Terkait Keraguan masyarakat, Asda I Pemda Lebak Alkadri menjamin itu tidak akan terjadi, menurutnya, kondisi dulu dan sekarang sudah lain.

“Sebetulnya keinginan menghapus lahan perkebunan itu sudah lama, karena keberadaan perkebunan sudah tidak strategis lagi, Kalau sudah disahkan, bekas perkebunan sawit itu untuk perluasan kota, seperti RSUD Lebak, perkantoran dan sarana lainnya,”Ujar Alkadri

Selain yang setuju dan meraguka soal Eks Perkebunan sawit. Desas desus penolakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari sebelah wilayah Kota Rangkasbitung, Yakni, Kecamatan Kalang Anyar hingga mencuat ke publik. Penolakan dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan Paguyuban Pengangguran Kelas Berat yang di Ketuai Asep.

Mereka menilai, Rencana itu syarat kepentingan para elit dan menjadikan landasan produk hukum untuk mendirikan peternakan, sementara fakta dilapangan justru bertolak belakang dengan pendapat masyarakat yang keberatan lingkungannya dicemari oleh peternakan.

Hingga berita diterbitkan mitrapol.com belum dapat mengkonfirmasi Asep selaku ketua PPKB, sehingga belum dapat ditanyakan apa langkah yang akan dilakukan untuk melakukan penolakannya.

 

Pewarta : Ubay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *