Proyek Pengadaan Tiga Unit Mobil Damkar TA 2018 Berbau Korupsi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Boltim – Dugaan aroma korupsi pada proyek pengadaan tiga unit mobil Damkar oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemkab Boltim) tahun 2018, Era Masa Kepemimpinan Bupati Sehan Salim Landjar (SSL) terus menjadi pembicaraan hangat.

Pasalnya, lepas dari besarnya pagu anggaran proyek pengadaan yang dibandrol Rp 3 Miliar itu, Terindikasi ada dugaan Ketidakberesan pada ketiga unit mobil damkar yang di adakan tersebut.

Seperti yang di sampaikan oleh Ketua Investigasi dan Intelejin Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Ahmad Derek Ismail Mengatakan Diminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu kejaksaan maupun kepolisian dapat melakukan penyelidikan terkait proyek pengadaan tiga unit mobil damkar pemkab boltim tahun 2018.

Menurutnya ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kemudian kegiatan pengadaan damkar itu jauh dari aroma korupsi. ” Berharap APH bisa melakukan penyelidikan, apakah pengadaan 3 unit mobil damkar tersebut sudah sesuai dengan specifikasi kontrak dan RAB atau bisa saja ada indikasi ketidakberesan atas harga per setiap unit damkar yag ada saat ini?.” Ucap Derek Senin (24/5/21)

Senada juga dikatakan oleh Ketua LP2BM Ali Imran Aduka, bahwa harus jelas Keberadaan mobil Damkar tersebut di beli dari mana dan berapa harga per satu unit mobil damkar, sehingga dengan pagu Rp 3 miliar itu bisa diyakini penggunaan anggarannya tidak terjadi penyimpangan dan terserap secara baik.

” Memang mulai ada aroma yang tidak sedap tercium terkait tiga unit mobil damkar itu, apa terlebih melihat type kendaraan hasil dari proyeksi pengadaan itu indikasi kongkalingkongnya cukup kuat untuk di bidik, sehingga lebih mempertajam kecurigaan kami selaku LSM menyangkut nilai per satu unit kendaraan yang sudah digunakan saat ini berapa, apakah harganya satu miliar dari total pagu 3 miliar untuk tiga unit mobil damkar itu,” Tanya Ali Imran Aduka.

Masih Ali Aduka, mendesak diminta kejaksaan dan kepolisian bisa menurunkan tim, guna menyelidikan dan memeriksa dokumen kontrak dan RAB sekaligus siapa panitia lelang pada kegiatan pengadaan damkar ini perlu dimintai keterangan beserta instansi terkait selaku pengguna Anggaran.

 

Pewarta : Chan/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *