GMNI Taput Pertanyakan Pengawasan Dislindup terhadap Keramba di Muara Siborong-borong

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Tapanuli Utara – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tapanuli Utara (DPC GMNI Taput) mempertanyakan keberadaan Keramba Jaring apung (KJA) di kawasan Danau Toba Desa Lottung, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Selasa (25/5/2021).

Pasalnya, Keramba Jaring Apung dinilai mencemari lingkungan Danau Toba dan tidak memenuhi standarisasi aturan pengadaan keramba.

Dalam diskusi tersebut di hadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup di kantor Dinas lingkungan Hidup. Pada saat diskusi tersebut GMNI Tapanuli Utara menyampaikan keluhan tentang limbah B3 KJA yang kurang di perhatikan yang dapat mengakibatkan tercemarnya air Danau Toba sehingga mengurangi minat wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba.

Keluhan tersebut di sambut baik oleh KADISLINDUP bapak Heber Tambunan, beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mengawasi KJA tersebut, bahkan beliau menyampaikan bersedia menutup KJA tersebut jika memang sudah merusak lingkungan.

Beliau juga menyampaikan bahwa KJA tersebut milik satu orang dan mempekerjakan 64 Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di desa tersebut. “kita masih mempunyai hati nurani, kita bisa saja menutup KJA tersebut secepatnya namun bagaimana nantinya nasib dari 64 kepala keluarga tersebut ketika mereka kehilangan pekerjaan mereka” ujar Kadis Lindup tersebut.

Beliau juga menyampaikan, ijin dari KJA tersebut belum sepenuhnya sah serta belum memiliki ijin produksi. Dimana jumlah dari KJA tersebut sekitaran 170 petak dan akan di minimalisir menjadi sekitar 80-100 petak.

“Kami tinggal menunggu Surat Perintah dari bapak bupati untuk menindak dan mengawasi KJA tersebut, dimana nantinya Tim tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Polres, dan juga Dandim.” Ujar beliau.

Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai kuota hasil produksi KJA sebanyak 300 ton/tahun, kemudian pemilik KJA harus melaporkan data tersebut kepada pihak DISLINDUP.

Pemerintah juga sedang berupaya untuk mencari solusi kepada pekerja disana, dimana pada saat KJA tersebut di tutup mereka tidak kehilangan pekerjaan (pengangguran) melainkan mereka berubah pekerjaan, hal tersebut sedang di upayakan pemerintah, sambungnya.
Hal ini yang menjadi penegasan dan juga tuntutan dari DPC GMNI Tapanuli utara dalam diskusi tersebut,

DPC GMNI Tapanuli Utara menyampaikan pemerintah harus secepatnya menindak dan juga meninjau kembali produksi KJA tersebut
Hal ini diungkapkan oleh Yusuf Ari Praski Sihombing selaku Ketua DPC GMNI Tapanuli Utara, bahwasannya pengawasan keberadaan keramba di Tapanuli Utara cenderung kurang memperhatikan limbah B3.

“Kami menilai bahwa pengawasan keramba di Kecamatan Muara kendor. Karena kita ketahui bersama pengadaan keramba dapat menjadi ancaman bagi lingkungan Danau Toba karena menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
Keramba jaring apung (KJA) yang semakin banyak jumlahnya di Danau Toba terkhusus nya di kecamatan Muara sudah jelas melanggar UU RI No. 23 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup,” kata Yusuf.

Yusuf mengatakan bahwa keresahan akan hal tersebut seharusnya diawasi secara ketat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

“Hal semacam ini seharusnya diawasi secara ketat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara supaya tidak menjadi ancaman bagi masyarakat di kawasan Danau Toba. Apa lagi kia ketahui bersama Danau Toba sudah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai lokasi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP),” imbuhnya.

Yusuf, yang juga merupakan mahasiswa jurusan hukum di Unita itu meminta supaya penertiban standarisasi aturan pengadaan keramba di kawasan Danau Toba supaya ditinjau ulang
Selanjutnya,

Sekretaris DPC GMNI Taput, Hokkop Silalahi menyampaikan bahwa “Pemerintah harus secepatnya dalam menindak tegas dan juga mengawasi secara ketat masalah KJA tersebut, supaya program pemerintah terbentuknya Danau Toba sebagai objek wisata Internasional bisa tercapai dan limbah B3 dapat teratasi sehingga air danau Toba tetap lestari.” tutupnya.

 

Pewarta : Herman

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *