Protes Sejumlah Guru di HUT Kotamobagu Tidak Terima Lagi TKD

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kotamobagu – Di HUT Kota-Kotamobagu yang Ke 14 Tahun, merupakan momentum yang sangat istimewa dan satu kebanggaan bagi setiap warga kotamobagu, apa lagi perkembangan baik dalam infrastruktur sarana prasarana pendidikan yang sedang berjalan saat ini menjawab begitu pesatnya perubahan demi perubahan.

Namun sisi lain ada yang tidak adil dalam memberikan reward kepada ASN khususnya Guru yang sudah Sertifikasi. Dimana hampir Dua tahun dalam kepemimpinan TBNK Tunjangan kinerja Daerah (TKD) Khusus guru sudah ditiadakan atau di hilangkan.

Soal ini beberapa Guru angkat bicara bahwa ini adalah langkah yang tidak adil yang dilakukan oleh Pemerintah kotamobagu, Belum lagi Alasan yang sempat di terima bahwa guru-guru yang sudah sertifikasi tidak bisa menerima lagi TKD karena sudah dapat tunjangan sertifikasi.

Namun jika dilihat dari keadilan ini tidak masuk dalam alasan tersebut, Karena serifikasi itu pemberian Negara, Bahkan proses untuk mencapai serifikasih guru sangat tidak mudah, menguras otak dan menguras isi dompet karena dikarantina selama dua minggu dan seluruh biaya oprasional dan lain-lain itu ditangung sendiri bukan ditanggung oleh daerah.” Ucap Ribby Menery.

Lanjutnya, Melihat hal ini, maka Pemerintah seharus tidak bisa menghilangkan secara utuh, biar dikurangi itu tidak jadi persoalan asalkan harus adil dan masih ada yang bisa diterima.

Menurut Manery, secara tidak langsung guru-guru yang ada merupakan pelaku pembangunan pendidikan di daerah ini. sehingga Pemerintah harus mengkaji kembali dan segera memberikan TKD kepada Guru Sertifikasih karena setiap kerja bakti maupun kegiatan-kegiatan lain guru-guru sertifikasihlah yang selalu tampil garda terdepan.

Janji Ibu Tatong Bara setiap pertemuan dengan guru-guru saat mulai mencalonkan sunggu luar biasa, dirinya berjanji kepada Guru-guru jika dirinya terpilih lagi maka TKD akan dinaikan 500 ribu perbulan. Namun faktanya, justru menghilangkan sertifikasi secara utuh, Sehingga ini merupakan kenangan pahit yang diterima oleh guru-guru sertifikasi.

“Butul sekali ini kewenangan Walikota dalam pemberian TKD, Tetapi ini bukan soal yang sudah disertifikasi atau blum. Tapi ini soal Keadilan. Torang pe sertifikasi itu pemberian negara bukan daerah, Sehingga apa ruginya kalu torang juga Pemerintah kasih, biar nda banyak yang penting Adil. Kalau ada ASN yang bukan guru bilang so so sertifikasi kwa mo trima ley TKD itu ASN yang tidak paham tentang Keadilan dan Aturan pemberian insentif atau penghargaan oleh daerah. Coba jadi guru supaya tau apa itu tugas guru. Pajak bangunan retribusi sampa dan lain-lain torang juga bayar dan masuk di daerah, jadi seharus ada keadilan. Adil itu kan tidak harus banyak. Bukan berarti kase ilang, kalu kwa dari dulu kong memang nda ada ini TKD nda maslah, Ini so ada kong tiba-tiba dihilangkan.” curhatan salah satu pejuang hak guru di Kotamobagu Robby Manery.

Sang pejuang hak guru ini berharap semoga curhatan ini didengar olah Pemerintah sehingga bisa dipikirkan kembali terkait TKD yang sudah dihilangkan. Seraya menambahkan dirinya bersama guru guru uang lain berencana akan mengunjungi DPR Kotamobagu untuk meminta dukungan kepada mereka sebagai wakil rakyat, agar bisa memperjuangakan haj mereka kembali, sehingga TKD khusus guru sertifikasi akan kembali diberikan meskipun dengan jumlah kecil.

Di sela-sela usai diwawancara dengan Sang Pejuang Hak Guru, dirinya mengucapkan bahwa semoga di usia yang ke 14 ini, Kotamobagu semakin maju dan semakin berjaya dibawa kepemimpinan Ibu Tatong Bara dan Bapa Nayodo Kurniawan.

 

Pewarta : Chandra/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *