Pemkab Butur gelar raperda 2021 Bersama kemenkumham RI

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Buton utara – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) gelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2021 bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, di aula rapat kantor Setda, Jumat 28 Mei 2021.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Mardan, mengatakan guna menjamin pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas perlu dilakukan kegiatan harmonisasi oleh perancang peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan/atau kepentingan umum.

Selain itu tujuan dari harmonisasi perundang-undangan antara Pemkab Butur dengan Kemenkumham Perwakilan Sultra yakni agar tidak terjadi pertentangan regulasi. Pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat,” jelasnya.

“Jadi Raperda itu dikoreksi dari sisi naskah, subtansi supaya tidak bertentangan peraturan yang lebih tinggi, utamanya yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum,”kata Mardan.

Pasalnya hal tersebut dilakukan guna menghindari pembatalan perda-perda yang telah dirancang oleh Pemda Butur. Dengan hadirnya Perancang Undang-undang dari pihak Kementerian bakal menjamin perda itu bisa lolos uji teknis dan kelayakannya untuk kepentingan rakyat.

Adapun 10 Raperda Butur yang diharmonisasikan tahun ini yakni :
1. Raperda tentang Pertanahan (Dinas Pertanahan)
2. Raperda tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup)
3. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesbang dan Politik (Badan Kesbang dan Politik)
4. Raperda tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Gangguan (Dinas PMPTSP)
5. Raperda tentang Penyertaan Modal Pada Bank Sultra (BKD)
6. Raperda tentang Penyertaan Modal Pada BPR Bahteramas (BKD)
7. Raperda tentang Cagar Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan/Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
9. Raperda tentang Kearsipan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
10. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan. Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mim Nasrah Rasyid Perancang Peraturan Undang-undang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Sultra menambahkan harmonisasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 2016 Pemkab Butur telah menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Kementerian Hukum guna membahas Perda yang dicetuskan Pemda setempat.

“Tujuan harmonisasi ini adalah untuk menciptakan Perda dalam hal ini Raperda Kabupaten Butur yang aplikatif dan yang mana pelaksanaanya berpihak pada masyarakat. Dapat memenuhi unsur formil dari penyusunan peraturan hukum”ungkapnya.

Pasalnya tahapan harmonisasi ini mulai dari tahapan perencaan sampai dengan tahapan perundangan. Tahapan harmonisasi merupakan salah satu bagian yang harus dipenuhi.

Dirinya berharap agar dokumen peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum pemerintah dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan kesehatan rakyat “Lipu Tinadeakono Sara.” harapnya.

 

Pewarta : David Wiridin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *