Pertanyakan Penanganan Dugaan Penyalahgunaan DD, DPD APKAN datangi Dinas Inspektorat Lampung Timur

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Timur – Terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa ( DD ) pada tahun 2020, didesa Braja Kencana Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur.

DPD APKAN (Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara ), kembali mendatangi Dinas Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Senin ( 31/05/2021).

Kedatangan tim DPD APKAN Lampung Timur, bersama sejumlah jajaran pengurus guna mempertanyakan sejauh mana proses tindak lanjut dari laporan sejak 2 bulan lalu. Namun, belum ada titik terang kesimpulan oleh Dinas Inspektorat Lampung Timur.

Perlu diketahui, bahwa DPD APKAN Lampung Timur, sejak 3 bulan yang lalu telah melayangkan surat laporan kepada pihak Inspektorat atas dugaan penyelewengan Dana Desa yang terindikasi merugikan negara yang dilakukan oleh Kepala desa Braja Kencana Kabupaten Lampung Timur.

Disampaikan oleh, Husnan Efendi selaku Ketua DPD APKAN Lamtim, mengatakan bahwa kedatangannya ke Dinas Inspektorat guna mengetahui tindak lanjut dalam proses penangananan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa (DD).

” Tujuan dari kedatangan APKAN Lampung Timur adalah mempertanyakan kembali langkah nyata dari pihak Inspektorat. Terkait laporan kami tentang dugaan penyalahgunaan anggaran dari DD ( dana desa ) di desa Braja Kencana Lampung Timur, yang sampai saat ini terkesan berjalan ditempat ,” kata Husnan Efendi.

Ditambahkan, Husnan Efendi yang meminta kepada pihak Inspektorat Lampung Timur, agar lebih serius dalam menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

” Kami atas nama APKAN meminta Inspektorat Lampung Timur, untuk lebih serius dalam menangani setiap laporan – laporan yang ada. Sehingga tak ada kesan bahwa laporan itu mandek ditempat/ bertele – tele ,” ungkap Fendi , sapaan akrabnya.

Pada kesempatan itu, Sabersyah selaku Sekertaris Inspektorat Lampung Timur, didampingi Surif ( Irban 5 ) menjelaskan, bahwa laporan sedang dalam proses.

” Laporan dari APKAN masih dalam proses berjalan dan belum final. Mengingat karena kami (Inspektorat_red) masih terus menggali informasi dan banyak hal. Data pendukung baik secara fisik maupun admintrasi dalam batas waktu tertentu. Apabila batas waktu tidak juga di selesaikan, maka bisa saja kami bawa ke penegak hukum ,” jelas Surif.

Lebih lanjut, pihak Inspektorat Lampung Timur, memastikan bahwa kepala desa tersebut di beri batas waktu.

” Kita beri waktu sampai batas akhir selama 45 hari kerja. Apabila tidak bisa diselesaikan, maka akan kita proses hukum lebih lanjut. Mengingat Inspektorat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya ,” ungkapnya.

Kedepan, APKAN Lampung Timur , akan terus memantau didalam proses penanganan dugaan korupsi yang telah merugikan negara, yang ditangani oleh pihak Inspektorat.

 

Pewarta : MM/Heri

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *