Polemik penutupan Area Tambang Wilayah BMR, Pemerhati Sosial LSM LP3T Minta Pemerintah jangan Kaku Bela hak Rakyat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Pro kontra penutupan Area Pertambangan yang tersebar dibeberapa wilayah Bolaang Mongondow Raya santer jadi perdebatan. Adanya penertiban wilayah-wilayah tambang tersebut oleh aparat hukum maupun pemerintah oleh karena desakan dari pihak-pihak yang berkepentingan hampir menjadi topik pembicaraan dikalangan masyarakat umum, ada yang berpendapat area tambang tersebut harus ditutup, ada juga yang justru menginginkan area tersebut tetap beroperasi.

Menyikapi polemik pro dan kontra yang terjadi, salah satu pemerhati sosial LSM LP3T (Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan) Irawan Damopolii tergelitik dan angkat bicara,

Menurutnya persoalan ditutup atau tidaknya area-area tambang tersebut bukanlah hal yang harus dipolemikkan, akan tetapi kita harus jeli melihat dari berbagai sudut pandang kepentingan yang tentunya mampu memberi solusi yang kongkrit biar tidak ada saling menyakiti satu sama lain,selanjutnya pemerintah juga sebisa mungkin membuka mata dan membuka hati oleh karena wilayah tambang tersebut juga bagian dari aktifitas sosial masyarakat dalam rangka memenuhi sumber kebutuhan hidup yang layak,

Urusan pemerintah seharusnya lebih kepada pelayanan masyarakat sekaligus memberikan payung hukum secara praktis dan nantinya hukum itu tidak disalah tafsirkan sebagai wilayah bisnis yang terkesan kaku dan hanya bisa menguntungkan salah satu pihak dan menjerumuskan masyarakat pada persoalan hukum.

“Tolonglah pemerintah bersikap dan bertindak secara bijak, buka mata dan hati untuk bisa menyikapi persoalan pertambangan, berikan jaminan payung hukum yang jelas buat masyarakat yang mengadu nasib di area pertambangan dalam memenuhi sumber kehidupan yang layak buat mereka, hukum jangan dibuat kaku dan terkesan menjadi wilayah bisnis yang menguntungkan pihak lain ataupun oleh korporasi-korporasi yang lain, akantetapi merugikan sebagian kepentingan dan hak rakyat,” Pinta Damopolii  Jumat (4/6/2021)

Selain itu Damopolii, ada sisi kemanusiaan yang masi dominan terkait hak rakyat yang terabaikan, padahal persoalan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) diwilayah BMR terletak pada dua kategori yaitu secara tradisional dan moderen (Menggunakan alat berat) sehingga harus ada payung hukum yang perlu diupayakan oleh Pemerintah untuk mengadvokasi agar polemik Peti tersebut mendapatkan solusi yang kongkrit,” Harap Irawan Damopoli.

Ditempat terpisah, salah satu warga pelaku usaha warga Bolmong, Arlen Matindas, pada awak media turut memberikan pendapat kaitan para pelaku Peti diwilayah pertambangan yang ada di BMR, menurutnya sangat ironis ketika Masalah tindakan hukum hanya diberlakukan secara sepihak tanpa memikirkan solusi buat kepentingan rakyat.

“ Justru saya melihat dengan adanya aktifitas masyarakat yang bekerja diarea tambang tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, dan juga dampak positif dari lokasi tambang itu mampu memperkecil angka pengangguran dan kriminalitas ditengah kampung dikarenakan warga disibukkan dengan bekerja, tinggal bagaimana kedepan setiap pemerintah daerah masing-masing wilayah membuat regulasi yang jelas untuk penerbitan lokasi tambang rakyat agar para penambangpun dalam beraktifitas dapat terkontrol dengan baik berdasarkan aturan yang ada,” Ujar Matindas”.

Begitupun dengan Pelaku bisnis yang satu ini, Fery Onibala yang bekerja di salah satu perusahaan dealer kendaraan bermotor, sebagai Sales penjualan justru sangat bersyukur, karena rata-rata konsumen yang melakukan kontrak kredit pada perusahaannya itu orang-orang penambang, dan mereka dalam pembayaran bulanannya jarang mengalami macet setoran, oleh karena itu pula Saya berharap Pemerintah juga harus sigap menyikapi persoalan kepentingan dengan adanya aktifitas tambang tersebut.” Tuturnya

 

Pewarta : Chandra/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *