Dewan komisi E Pertegas ke OPD Pemprov Sulsel,  Agar Refresentatif Saat di undang Rapat tidak boleh diwakili

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulsel melakukan Rapat Kerja (Raker) Komisi E raker tentang LHP BPK Atas LKPD Prov Sulsel TA.2020 dan evaluasi triwulan 1. 2021 Berlangsung, Senin 7 Juni 2021 di G. Tower L.7 DPRD Sulsel Jl Urip Sumiharjo Kota Makassar.

Raker dihadiri sejumlah anggota Komisi E dimana rapat kali ini sedikit menegangkan disebabkan adanya temuan dari BPK RI Sulsel melalui rekomendasi hasil pemerksaan TA.2020 dan 2021 pembayaran tunjangan dan pegawai tidak tetap yang jumlah nya bila ditotal cukup besar sebanyak 38M lebih dari tiga item termasuk belanja langsung di OPD Pemprov Dinas Perpustakaan dan kearsipan Prov.Sulsel.

Anggota komisi E DPR Ismail beberkan ada 12 OPD Prov Sulsel bermasalah diantaranya mitra komisi E,Dinas yang d maksud diantaranya nya adalah mitra kita Komisi E itu adalah Dinas perpustakaan, ini sangat kita sayangkan karena kita selaku dewan adalah pengawas OPD. Lebih lagi bahwa dari penjelasan pihak perpustakaan dalam paparannya salah penganggaran,ini kan sudah melenceng dari penganggaran,” tegas pak Ismail kosi E.

Diketahui pula bahwa laporan rekofusing dan penganggaran dari masing masing opd lebih besar realisasi anggaran daripada realisasi volume pekerjaan fisik contah misalnya terdapat di Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, hanya tefokus pada pelatihan sementara masih marak eksploitasi anak dan pengemis, itu yang mesti jadi perhatian lingkup Dinas.” Sebut anggota Komisi.

Adapun OPD melaporkan Hasil Realisasi oleh masing masing OPD diantaranya Dinas BPBD, Dinas pemberdayaan perempuan dan Anak dan Dinas Perpustakaan dan kearsipan dan BKAD serta Dinas kesehatan. Termasuk hasil rekofusing dan pembayaran atau utang masing masing dinas.

Dari hasil laporan realisasi triwulan 1 oleh masing masing OPD dan LHP BPK 2020, terdapat kegiatan bantuan covid yang belum terbayar oleh nya itu DPRD minta kembali laporan realisasi anggaran yang belum terbayar atau utang.

Beberapa dewan juga menyampaikan keprihatinannya dengan adanya temuan BPK di OPD yang berpengaruh terhadap capaian tahunan menurun dari WTP ke WDP ini kan cerminan bagi kita semua untuk evaluasi dan anggaran tepat sasaran karena ini uang negara uang rakyat jadi kami dewan komisi E harus mengetahui dan mengawasi anggaran tersebut.

 

Pewarta : Ali Ghugunk

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *