Tinjauan Hukum Pidana Penanganan Anak Belum Berumur 12 Tahun

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Brebes Jateng – Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, pencabulan, dan lain-lainnya perlu perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah mengingat anak merupakan generasi penerus dan pewaris masa depan bangsa. Dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu, bagaimana penanganannya ketika seorang anak belum berumur 12 tahun terlibat tindak pidana.

Ketika ada seorang anak belum berumur 12 tahun terlibat tindak pidana, perlakuan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA maka terhadap anak tidak boleh dilakukan penahanan. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam Pasal 32 Ayat (2) Huruf a UU SPPA bahwa Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut Anak telah berumur 14 tahun atau lebih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun dan UU SPPA dijelaskan bahwa, penanganan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali, atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 bulan.

Dalam mengambil keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional wajib memperhatikan:

A. kepentingan terbaik Anak.
B. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
C. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik
D. laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
E. laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

Keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

A. kesediaan orang tua/Wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali
B. kesediaan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan
C. tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial
D. rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

Keputusan untuk mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:
A. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan
B. Standardisasi lembaga pendidikan, pembinaaan, dan pembimbingan.

Selanjutnya keputusan disampaikan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan. Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan keputusan tersebut

Demikian sekilas tentang penanganan pidana terhadap anak yang belum berumur 12 belas tahun berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak

Dikutip dari, Ary Heryanto Putro, SH, M.Si. Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Bapas Kelas II Pekalongan

 

Pewarta : Maeel

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *