Beberapa Kepala Daerah di Sumut Gelar Rakor dengan KPK RI

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Sumut – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan segenap pejabat publik yang dilaksankan di aula Kantor Bupati Karo dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, Kamis (10/6/2021). Terkait dengan realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP).

Turut hadir dalam acar rakor tersebut yakni, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhad Tumanggor, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di keempat daerah tersebut.

Dalam paparannya, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan kegiatan MCP ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sedini mungkin.

Diketahui, bahwa beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi menjerat kepala daerah karena kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku.

Didik Agung meminta kepala daerah untuk menghindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi.Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk namun secara umum tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk.” Mohon hindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi ini,” Imbuhnya.

Didik Agung merincikan ada tujuh bentuk tindak pidana tersebut, yakni menyebabkan kerugian keuangan negara. Maksudnya yaitu melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.Selanjutnya gratifikasi, dimana pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatanya dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada KPK.

Didik Agung meminta kepala daerah untuk menghindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi.Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk namun secara umum tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk.” Mohon hindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi ini,” Imbuhnya.

 

Pewarta : Malau

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *