Komisi D DPRD SulSel Tinjau UPT Pelabuhan Penyebrangan dan Titik Nol Bira di Bulukumba

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, BULUKUMBA – Kepala UPT Pelabuhan Bira Dinas Perhubungan Sulsel Syamsuddin mengungkap beragam keluhan di depan anggota Komisi D DPRD Sulsel.

Keluhan itu disampaikan Kepala UPT saat menerima kunjungan kerja legislator Sulsel yang dipimpin langsung ketua Komisi D Rahman Pina, Kamis 10 Juni 2021.

“Ada banyak keluhan kami yang sangat mendesak, tapi untuk saat ini cukup kami sampaikan beberapa saja dan besar harapan kami bisa direalisasikan,” kata Syamsuddin.

Ia mengatakan, saat ini tenaga organik di UPT Pelabuhan BIra hanya 12 personel. Sementara, jam kerja di unit kerjanya berlangsung 24 jam dan tanpa libur dalam sepekan. Dengan jumlah itu, makanya pihaknya sangat kesulitan untuk membagi jam kerja personelnya.

“Bayangkan di UPT kami tenaga organik hanya 12 orang saja sementara pekerjaan kami terkadang 24 jam dan berlangsung dari Senin sampai Senin lagi, untuk kami harap bisa penambahan,” pinta Syamsuddin.

 

Selain itu, UPT Pelabuhan Bira tidak memiliki cleaning service sehingga nampak tak terawat dan terkesan jorok. Padahal, pihaknya sudah melakukan kerja bakti setiap hari Jumat. Ia mengatakan, pelabuhan modern di Indonesia harus dilengkapi dengan cleaning service yang memang bertangung jawab untuk kebersihan areal pelabuhan.

“Kami juga butuh cleaning sercvice karena kalau hanya kerja bakti setiap Jumat itu tidak cukup membuat pelabuhan ini menjadi bersih, khusus hari Jumat bersih, tetapi di hari lain sampah kembali menumpuk,” terang dia.

Untuk meningkatkan pendapatan UPT Pelabuhan Bira, Syamsuddin pun menawarkan peningkatan pemasukan dari penumpang dan kendaraan. Selama ini kata dia, pendapatan dari setiap penumpang saja hanya Rp2500, kendaraan roda dua hanya Rp4 ribu, mobil keluarga hanya Rp6 ribu, truk hanya Rp6500, dan tronton hanya Rp32 ribu.

“Bandingkan saja dengan biaya masuk ke Pantai Bira setiap kepala harus membarar Rp15 ribu, ini pak hanya Rp2500 perkepala, saya ke depan ini mesti dipikirkan untuk dinaikkan,” saran Syamsuddin.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel saat meninjau Titik Nol Bira, Bulukumba, Kamis 10 Juni 2021. (Ist)

Termasuk kata dia, Pelabuhan Bira tidak memungut parkir kendaraan. Mobil angkutan yang mengantar dan menjemput penumpang bebas keluar masuk tanpa pungutan. “Parkir juga belum dipungut, ini karena belum ada perdanya, saya kira ini juga penting dibuatkan aturan mainnya pak.”

Mendengar keluhan UPT Pelabuhan Bira, Rahman Pina mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk penambahan personel seiring dengan beban kerja yang berat. Hanya saja, mantan anggota DPRD Makassar dua periode itu mengaku, penambahan personel dengan status magang itu tidak sulit.

“Yang penting bukan PNS karena kalau personel yang diminta PNS maka itu akan berat, tetapi kalau tenaga magang saya kira bisa direalisasikan, demikian juga dengan petugas kebersihan itu bisa dipenuhi,” kata Rahman Pina.

Terkait dengan pendapatan dari penumpang, kendaraan, dan parkir, DPRD Sulsel akan membuat regulasi yang bisa mencover itu. Hanya saja, legislator Sulsel meminta untuk bersurat secara resmi sehingga pihaknya memiliki dasar untuk pembahasan.

Dalam kunjungan kerja Komisi D, Rahman Pina didampingi sejumlah legislator di antaranya, Mulyadi Mustamu, Syarip Patta, Andi Sugiarti Mangun Karim, Andi Mappatoba, Muhtar Badawing, Vonny Ameliani, Capt Haryadi, dan Ady Ansyar.

Selain melakukan kunjungan di Pelabuhan Bira, Komisi D DPRD Sulsel juga meninjau perkembangan pembangunan Teras Bira dan Titik Nol. Saat ini, Titik Nol menjadi destinasi wisata yang semakin menambah pesona Tanjung Bira, Bulukumba.

 

Pewarta : Ali Ghugunk

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *