Tim DPRD Nunukan Tinjau Lokasi Tambang Pasir ilegal di Pulau Sebatik

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Anggota Dewan Perwakilqn Rakyat Kabupaten Nunukan usai melaksanakan hering menyimpulkan dan hasil keputusan dibuat rekomendasi pada hari, Kamis (09/06/2021).

Kesimpulan yakni membuat surat Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar penambangan Pasir secara illegal di wilayah sebatik segera dihentikan karena berlawanan dengan UU.

Menurut Hamsing salah satu anggota dewan yang turut melihat langsung kondisi pantai yang ditambang secara Illegal saat itu penambang tidak melakukan aktivitas lagi (Stop) belum ada Solusi untuk mengantisipasi pembangunan dipulau sebatik.

Hamsing solusi pertama masyarakat pengusaha mendatangkan pasir dari luar pulau sebatik dengan asi4 yang berkawlitas baik, cuman saja pasir yang didatangkan oleh Pengusaka tidak semua masyarakat bisa membelinya pasti harganya memang Mahal dua kalilipat harga pasir Lokal.

Harga pasir Lokal itu Rp.600.000/Trak ditamba ongkos Angkut mobil Track Rp 200. berarti sekitar Rp.800/track, sementara untuk pasir Infor dari luar pulau sebatik itu harga Ro.1.500.000 – 1.600.000 memang kualitas yang jauh lebih baik ujar Hamsing saat dihubungi melalui Watsapp.

Menurut Hamsing putra sebatik juga Anggota DPRD dari Partai Pendukung Bupati Nunukan yakni Partai Hanura Perlunya dilakukan Pengkajian Apakah adanya Abrasi dipantai Sei Manurung itu apa memang karena ditambah oleh masyarakat ataukah abrasi itu memang karena Faktor Alam itu dewan harus pertimbangkan menurut saya apakah itu di butuhkan masyarakat untuk kepentingan orang banyak saya sebagai wakil Masyarakat selalu di berikan Sport.

lanjud Hamsing bahwa harus juga kita berikan Solusinya kepada Penambang pasir secara illegal karena mereka kehilangan kehidupan, dan saat ini masyarakat mencari pasir Gunung namun sampai saat ini pasir gunung di pulau sebatik belum ditemukan.

Saat ditanya kenapa tidak dilakukan peninjauan lebih dahulu sebelum kesepakatan membuat Rekomendasi kepada pemerintah ?.

Menurut Hamsing seharusnya begitu namun terburu buru oleh Wakil ketua membuat surat Rekomendasi, dan Mencermati Rekomendas itu belum mewakili pihak penambang semestinya Anggota Dewan bisa memberikan Solusi baru menyimpulkan membuat Rekomendasi.

selama ini pembangunan di pulau sebatik maju hampir 85 % Semuaya menggunakan material pasir dari pantai tanjung aru maupun sei manurung dan pantai desa pada idi mengunakan material pasir dari bibir Pantai.

seandainya dari dulu dihentikan maka secara otomatis pembangunan dipulau sebatik tidak akan maju seperti sekarang.

sekarang distopkan penambang pasir pulau sebatik pasti akan berdampak karena tidak semua masyarakat ekonomi menegah kebawah mampu membeli pasir yang didatangkan Pengusaha dari luar pulau sebatik, tapi kita ikuti prosedur yakni adanya UU No:27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau – Pulau kecil serta menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan .

Adapun Rekomendasi:

Berdasarkan hasil Rapat dengar pendapat pada hari Selasa 08/06/2021 yang berlangsung di ruang Ambalat I DPRD Kabupaten Nunukan yang membahS mengenai Daya aktivitas Penambang pasir di pulau sebatik yang terindikasi tidak memiliki Ijin.

Maka dengan ini DPRD Kabupaten Nunukan memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Memintah kepada pemerintah kabupaten Nunukan menindaklanjuti masalah penambang pasir bersama kepolisian untuk melarang Aktivitas Penambang Pasir yang tidaK memiliki Ijin serta telah melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau Pulau kecil serta menyebakan terjadinya kerusakan lingkungan para-para

2. Mengharapkan kepada pemerintah kabupaten Nunukan untuk mencarikan Solusi terkait penyediaan kebutuhan Pasir untuk pembangunan di pulau sebatik ujar Hamsing saat dikonfirmasi malalui telpon.

 

Pewarta : Yuspal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *