Pembimbingan Klien Pada Masa Pandemi Covid 19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, JATENG – Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan/narapidana dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulanginya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, diharapkan dapat lebih menumbuhkan partisipasi dari masyarakat demi keberhasilan sistem pembinaan.

Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan memenuhi syarat maka dapat diusulkan pembinaannya melalui program Re-Integrasi Sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Cuti Bersyarat (CB), sehingga narapidana berada di luar Lapas/Rutan dan mengurangi kelebihan kapasitas Lapas/Rutan. Dengan adanya Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Cuti Bersyarat (CB) narapidana yang selanjutnhya disebut klien pemasyarakatan dapat beradaptasi dan menjadi bagian dari masyarakat kembali.

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Penyakit tersebut ada karena virus corona atau Covid-19. Tragedi tersebut terus berlanjut hingga saat ini dan mewabah sampai seluruh dunia. Kemudian pertengahan pada Maret 2020 beberapa Warga Negara Indonesia ada yang terkena Covid-19. Warga Negara Indonesia yang terkena Covid-19 tersebut diisolasi di rumah sakit Kemudian pemerintah menerapkan Social Distancing dan Work From Home (WFH) Keputusan tersebut bertujuan agar Covid-19 tidak menyebar dan semakin banyak orang yang terkena Covid-19.

Berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk membebaskan narapidana didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lapas/ Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.

Adapun pengertian Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

“Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (Social Works) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Metode Pekerjaan Sosial dengan latar belakang ilmu pekerjaan sosial sangatlah erat kaitannya dengan permasalahan dalam penanganaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga ilmu kesejahteraan sosial dapat digunakan untuk pembimbingan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan (Non Institutional).

“Tugas dan fungsi pertama yang dilakukan seorang Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas).

Selain melakukan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk usulan Pembebasan Bersyarat (PB)/Cuti Menjelang Bebas (CMB)/Cuti Bersyarat (CB), selanjutnya Balai Pemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersayarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat harus menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan berubah statusnya menjadi Klien Pemasyarakatan.

Dengan demikian peran Balai Pemasyarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pembimbingan sebagai upaya mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatannya (residive).

Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat besar karena di dalamnya terdapat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Bapas dengan tugas pokok yang salah satunya adalah melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan / klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pemerintah di Indonesia menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi di rumah mulai 31 Maret 2020. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), menyebutkan asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi asimilasi narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah mendapatkan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan dan sedang menjalani pembinaan dengan cara berbaur atau menyatu dengan masyarakat. Pembinaan asimilasi merupakan hak setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam pembinaan tersebut narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Dalam proses asimilasi tersebut narapidana diberikan kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat dengan cara bekerja sama dan bergotong royong dengan masyarakat, maupun membantu pekerjaan yang ada di Lapas.
Dengan adanya wabah pandemi Covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesi maka untuk mengurangi penyebaran virus tersebut khususnya didalam Lapas/Rutan yang rata-rata melebihi kapasitas maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI mengambil kebijakan dengan mengurangi jumlah hunian Lapas/Rutan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 yaitu dengan memberikan program asimilasi di rumah bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Narapidana yang telah menjalani ½ masa pidana dan tanggal 2/3 masa pidana jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang tanggal ½ masa pidana jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Bukan narapidana yang dihukum dengan perkara Bandar Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Terorisme. Tindak Kejahatan Linta Internasional, dan Kejahatan HAM berat.

Terkait dengan berulahnya kembali klien pemasyarakatan maka peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi.

Pada masa pandemi covid-19 ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan Pengawasan dan Pembimbingan dapat dilakukan secara Bimoli (bimbingan online), yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan kepada klien melalui daring/online yaitu dengan menggunakan SMS, whatsapp, telepon, video call, dan sebagainya agar program asimilasi di rumah dan integrasi tetap terjaga. Proses penerimaan oleh Bapas dilakukan dengan mencocokan Surat Keputusan (SK) dan menuliskan data warga binaan di buku register asimilasi yang terdiri dari nama, asal, alamat, No HP, nama Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan foto warga binaan

Setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan kepada warga binaan tentang cara dan syarat menjalani Asimilasi di rumah yaitu dengan wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan minimal setiap seminggu sekali melalui telepon, sms, whatsapp atau video call guna memenuhi fungsi pembimbingan dan pengawasan Bapas. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berupaya mengawasi secara maksimal pelaksanaan program asimilasi di rumah agar klien yang melaksanakan program asimilasi dapat mematuhi semua peraturan yang ada, sehingga program dapat berjalan dengan baik nantinya. Kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi kepada warga binaan tentang Covid-19 serta di himbau untuk tetap di rumah saja selama menjalani masa Asimilasi di rumah. Serta bekerjasama dengan keluarganya untuk selalu mengingatkan berbuat baik dan menjaga Kesehatan untuk terhindar dari Covid-19.

Semua berharap Di tengah masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika kita saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga serta awasi lingkungan sekitar, dan tetap patuhi kebijakan-kebijakan physical distancing dan social distancing yang dianjurkan pemerintah. Semoga dengan kedisiplinan masyarakat, wabah ini segera hilang dari bumi pertiwi.

Pembimbing Kemasyarakatan dan masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Masyarakat harus meningkatkan tingkat kepeduliannya terhadap mantan narapidana dan menerima keberadaan dan menjadikannya bagian dari masyarakat.

Ditulis oleh : Mahasin
Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas II Nusa Kambangan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *