Tenaga Pendamping Profisional (TPP) diduga telah mengankangi Peraturan Bupati Aceh Utara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lhoksukon – Ada yang aneh dengan Pogram SDGs di Kabupaten Aceh Utara, dimana Para Tenaga Pendamping Profisional (TPP) diduga telah mengankangi Peraturan Bupati Aceh Utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara No 5 tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Perbup No 43 tahun 2017 tentang Standarlisasi Biaya Pemerintah Gampong .

Pada lampiran kedua (II) pada poin ke Empat (4) tentang Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber dalam rangka rakor/diklat / bimtek dalam keterangannya pada poin ketiga (3) disebutkan jasa tidak bisa diberikan untuk instruktur/pelatih/narasumber yang berasal dari unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Tenaga Pendamping Kecamatan dan tenaga Pendamping Lokal Desa.

Namun hal itu seakan tidak di hiraukan oleh para tenaga pendamping profisional (TPP) yang seyokyanya menyukseskan Program Pendataan indeks desa membangun (IDM) berbasis SDGs yang menjadi pogram prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Tenaga Ahli pendamping Kabupaten Muhammad Ismail atau lebih akrab disapa Abi kepada awak media pada, Sabtu (12/06/2021) usai memberi manteri kepada para peserta SDGs di kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara menyampaikan bahwa setiap pendamping desa baik itu tenaga ahli pendamping kabupaten , pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa wajib menyukseskan pogram SDGs.

“ini menjadi tugas wajib bagi kami semua dan ini menjadi pogram prioritas dana desa pada tahun 2021 ini,” Ucap Muhammad

Dirinya juga mengakui bahwa selama ini di setiap kegiatan selalu menerima uang, dan dirinya hadir dalam kegiatan tersebut sebagai instruktur atau narasumber.

Terkait dengan perbup No 5 tahun 2020 dirinya mengatakan bahwa hal ini di ketahui oleh nya dan juga sudah pernah membahas masalah tersebut dengan Kabid BPMPPKB Aceh Utara beberapa waktu lalu dan akan di lakukan perubahan.

“Saat itu kita sudah duduk bersama dan ada buk kabid membahas masalah perbup tersebut untuk dilakukan perubahan, dan kami pertanyakan kenapa perbupnya begini sedangkan di Kabupaten lain tidak dan itu kami bahas secara lisan”, terang Abi.

Dan menurutnya Perbup tersebut harus di ubah karena di kabupaten lain tidak demikian. Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa semua biaya untuk Pogram SDGs itu ditangung oleh desa, dan juga disitu nanti terjantum juga biaya untuk instruktur atau narasumber.

Namun disaat awak media mempertanyakan apakah boleh seorang tenaga ahli menerima biaya tersebut, dirinya mengatakan boleh.

“Boleh karena disitu yang kita terima adalah biaya transport bukan honoranium, dan tidak ada patokan,” ucap nya.

Dan disini tugas dari pada pendamping adalah mengfasilitasi bukan melakukan pengutipan, jelasnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa apa yang telah berjalan selama ini tidaklah betentangan dengan Perbup No 5 tahun 2020.

Sementara itu sebelumnya awak media pada, Jumat (11/06/2021) lalu mengkonfirmasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara terkait dengan isu adanya perubahan Perbup No 5 Tahun 2020.

Kepala BPKD Aceh Utara Dra Salwa di dampingi oleh sekretaris BPKD melalui Kabid Anggaran Harismunandar menyampaikan bahwa tidak ada perubahan perbup no 5 tahun 2020 dan yang bakal terjadi perubahan adalah isi didalamnya yang berkaitan dengan biaya belanja Pegawai siltap kemarin.

“Perubahan yang dilakukan tidak menyeluruh tapi hanya berkaitan dengan siltap saja.” Ucap Haris.

 

Pewarta : Zulmalik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *