Laksana Srigala Sipengembala Domba, Pendamping Desa di Aceh Utara pungut Dana Desa untuk Pogram SDGs

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lhoksukon – Diduga Tenaga Pendamping Profisional (TPP) di Aceh Utara menjadikan pogram SDGs (Suistanable Development Goals) Desa sebagai lahan bisnis, dimana mereka sengaja membujuk kepala desa untuk mengeluarkan sejumlah biaya pada pogram pembekalan SDGs Desa yang di berikan kepada tutor atau narasumber yang berasal dari Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten. Tak ubah laksana Srigala si-pengembala Domba.

Hal ini seperti dikatakan salah satu geuchik di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara pada Selasa (15/06/2021) dimana para pendamping lokal desa (PLD) menyarankan mereka untuk melakukan pembekalan kepada pokja Pendataan Relawan SDGs didesanya , dengan cara mendatangkan tutor dari Kabupaten yang berasal dari pada tenaga ahli pendamping, dan  memberikan uang kepada para tutor, dengan jumlah bervariasi.

“Kami mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan pembekalan tersebut dengan beberapa desa, sehingga uang yang kami keluarkan akan lebih sedikit, yang kita kasih ke tutor jadi kami lakukan hanya satu desa ken akan terasa berat,” ucap Geuchik tersebut.

Geuchik tersebut menambahkan, bahwa untuk kegiatan yang sudah di desa-desa tetangga mereka mengeluarkan uang sampai 3.000.000 bahkan sampai 5.000.000 namun itu juga tergantung kebutuhan, yaitu untuk para petugas pendataan sebesar 500.000 untuk lima orang, kemudian konsumsi dan juga untuk tutor, kita amplopkan itu paling kurang 2 juta untuk satu orang bahkan lebih kata geuchik tersebut.

“Jadi kalau kami lakukan bersamaan biaya yang kita keluarkan untuk tutor akan lebih sedikit.” terang Geuchik.

Menurutnya juga bahwa pembekalan itu penting dan kalau tidak diberikan pembekalan mana mungkin kami bisa , ya otomatis harus ada pembekalan dari tenaga ahli, ya itu semua kami disarankan harus dari kabupaten.

Berpedoman pada peraturan Bupati Aceh Utara (Perbup) No 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua peraturan Bupati No 43 tahun 2017 tentang Standarisasi biaya pemerintah Gampong.

Pada lampiran kedua (II) pada poin ke Empat (4)  tentang Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber dalam rangka rakor/diklat / bimtek dalam keterangannya pada poin ketiga (3) disebutkan jasa tidak bisa diberikan untuk instruktur/pelatih/narasumber yang berasal dari unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Tenaga Pendamping Kecamatan dan tenaga Pendamping Lokal Desa. Tidakan yang dilakulan oleh para TPP tersebut melanggar dengan regulasi yang ada.

Sebelumnya pada sabtu (12/06/2021) lalu sebanyak 24 desa dikecamatan Matang Kuli mengadakan kegiatan pembekalan kepada para petugas SDGs yang dilaksanakan di Aula Desa Gampong Tanjung Haji Muda.

Namun dalam pelaksanaan tersebut terdapat kejanggalan dimana TPP di kecamatan Matang Kuli meminta uang kepada 49 Desa untuk membiayai kegiatan Sdgs Desa  dengan angkat sebesar 300.000/desa.

Pendamping desa mengirim undangan Via Whatsapp  kepala Desa dalam kecamatan matangkuli untuk menghadiri kegiatan berdasarkan surat Camat Matangkuli No 412.5/276 Tgl 31 Mei 2021 perihal Pemutahiran Data IDM Berbasiskan SDGs Desa.  Dalam poin ke 3 berbunyi Biaya kegiatan tersebut di atas di bebankan pada Apbg Gampong masing masing sebesar Rp 300 rb yang difalisilitasi PLD Matangkuli, Ibrahim.

Tenaga Ahli Desa kepada Pewarta sesusai kegiatan mengakui menerima uang senilai Rp 500rb persekali kegitan menjadi narasumber pada kegiatan tatap muka dengan perangkat Desa. Untuk diketahui di kecamatan matangkuli kegiatan seperti ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan.

“Untuk disini saya menerima Rp 500 ribu ditahap I, hari ini belum dapat (red tahap II),” ucap TA desa kabupaten, Muhammad Ismail.

Informasi dari salah satu Geuchik mengatakan “Kami hadir 3 orang, kami disini cuman diberikan kue, air dan ilmu dari Rp 300 rb yang kami berikan”.

Koordinator PD Matangkuli, Muhazir berkilah kegiatan ini bukan Pendamping yang membuat, melainkan kepala desa sendiri.

“Kami mana ada uang buat kegiatan ini, geuchik yang membayarnya ke TA Rp 300 rb , Teknisnya kami tidak tahu,” ujar Muhazir.

“Kami menyampaikan kepada geuchik bahwa kami ditelpon TA dan kami sampaikan ada pembekalan.” terang Muhajir.

Sebelumnya juga, Muhammad Ismail yang di dampingi T Saiful selaku Tenaga Ahli Kabupaten, Kepada pewarta pada sabtu (12/06/2021) lalu menyebutkan ini tugas wajib bagi kami semua dan ini menjadi pogram prioritas dana desa pada tahun 2021 ini.

Dirinya juga mengakui bahwa selama ini di setiap kegiatan selalu menerima uang, dan dirinya hadir dalam kegiatan tersebut sebagai instruktur atau narasumber.

 

 

Pewarta : Zulmalik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *