Proyek Bangunan Tidak Sesuai IMB, Diduga di Back,up Anggota TN

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Proyek pekerjaan Bangunan yang Konsep Fisik Gudang Namun Ijin mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal, Dijaga orang yang mengaku Oknum Anggota TNI aktif. Jumat (18/06/21)

Bangunan yang memiliki IMB Namun Tidak Sesuai Dengan fisik itu berada dijalan Kapuk Kamal Raya (Kayu Besar) No. 18 RT.10/001 Kelurahan Cengkareng Timur kecamatan Cengkareng Jakarta Barat

Bangunan yang dalam proses pengerjaan itu tidak Sesuai dengan IMB, dimana dalam Ijin IMB tersebut Tertulis Bangunan Baru Rumah Tinggal dengan Jumlah 3 lantai, Namun pada kenyataannya Fisik Berbentuk Gudang.

Saat dikonfirmasi Dilapangan (Adi) yang mengaku Oknum Anggota TNI Aktif menjelaskan ini Bangun ada Ijin Resmi.

“Saya yang bertanggung Jawab dalam Proyek Pembangunan ini saya Baru Turun Piket,” Ucap dia

Saat dikonfirmasi lebih dalam Terkait penugasan serta dimana Lokasi Tugas dia,

“Mas udah banyak yang datang kesini kalau mas mau cari, carinya jangan disini dan gak usah sampean tanya tanya saya tugas dimana saya sudah lepas piket Disini,” kata dia

Menurut Zaenal Abidin, masyarakat sipil yang tergabung dalam LSM BPI KPNPARI, “Sangat disayangkan Jika memang itu anggota TNI aktif yang dimana bukan porsi menjaga Proyek bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.

“Sepertinya Kepala satuan penerangan Anggota TNI perlu menindaklanjuti kebenaran itu agar tidak menjadikan dampak yang negatif,” ucap Zaenal

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Danramil mengatakan Gak kenal dengan orang tersebut (Red)

Pada dasarnya, setiap bangunan gedung harus memenuhi setiap persyaratan dalam undang-undang, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”)

– Hal ini diatur lebih jelas dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”) yang berbunyi:

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. izin mendirikan bangunan gedung.

3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

(4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat

– Soal fisik bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, ada aturan yang lebih khusus lagi, yaitu dalam peraturan daerah setempat. Sebagai contoh untuk bangunan gedung yang ada di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (“Perda DKI Jakarta 7/2010”).

– Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. IMB diterbitkan atas setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung

Untuk memperoleh IMB, dokumen rencana teknis diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan.

– Apabila dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung terjadi ketidaksesuaian terhadap IMB dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengawas pelaksanaan wajib menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung serta melaporkan kepada Dinas

– Apabila ada ketidaksesuaian, pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Disamping pidana penjara, pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai izin juga dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap sebagai berikut:

a. surat peringatan (SP);
b. pembatasan kegiatan;
c. pembekuan izin;
d. pencabutan izin;
e. penurunan golongan IPTB;
f. pengenaan denda; dan/atau
g. perintah pembongkaran bangunan gedung,” Tegas dia

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung,” Tutup Zaenal Abidin BPI KPNPARI

 

Pewarta : Shem

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *