“Digoda Rupiah” kah Kejati Aceh terkait dugaan KKN Walikota Langsa…..?

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa ke PT. Pelabuhan Kota Langsa (Badan Usaha Milik Daerah) yang dilakukan oleh Walikota Langsa hingga kini belum ada tindak lanjut dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, setelah dilakukan tahap pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, pemeriksaan kasus tersebut seakan diam ditempat.

Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) sebagai pelapor telah menyurati Kejati Aceh sebanyak tiga kali untuk meminta jawaban atas perkembangan perkara secara tertulis dan sebagai pelapor, LASKAR berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum, dan Penegak Hukum dalam waktu paling lambat 30 hari wajib memberikan jawaban atas pertanyaan pelapor tersebut, hal ini telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018, akan tetapi Kejati Aceh tidak juga memberikan jawaban terhadap permintaan untuk memberikan perkembangan perkara secara tertulis sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya (SP2HP) kepada LASKAR sebagai pelapor, ungkap Muhammad Ikhsan,S.H.,Ketua Harian LASKAR.

Masih ucap Ketua Harian LASKAR jika sebagai Penegak Hukum, Kejati Aceh harusnya patuh terhadap PP Nomor 43 Tahun 2018 dan mengahargai Pelapor dengan memberikan jawaban terhadap laporannya tersebut ujarnya dengan raut wajah kecewa kepada awak Mitrapol.

Lambatnya penegakan hukum di Kejati Aceh dan kurang transparansinya dalam penegakan Kasus Korupsi yang diduga dilakukan oleh Walikota Langsa, menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap komitmen Kejati Aceh untuk memberantas Korupsi, sehingga timbul pertanyaan di kalangan masyarakat, ada apa dengan Penegakan hukum di Kejati Aceh terkait hal tersebut…?

LASKAR pada tanggal 16 Juni 2021 telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi tersebut dari Kejaksaan Tinggi Aceh karena dinilai “lambat”.

KPK dalam perkara pidana khusus korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, apabila adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi, sudah lebih dari 9 bulan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa ke PT. Pelabuhan Kota Langsa (Badan Usaha Milik Daerah) yang patut diduga telah dilakukan oleh Walikota Langsa Cs, dilaporkan LASKAR ke Kejaksaan Tinggi Aceh, namun kasus tersebut hingga kini tidak ada tindak lanjut yang signifikan dan tertutup bagi masyarakat ujar Ikhsan sewaktu awak Mitrapol mewawancarainya.

Benarkah informasi adanya “tekanan” terhadap para Penegak hukum di Kejati Aceh dalam mengungkap kasus tersebut…?

Beredar issue di masyarakat jika Kejati Aceh telah di “guyur uang” ratusan juta untuk menghilangkan kasus tersebut…?

Hanya mereka dan Tuhan yang tau…!

 

B E R S A M B U N G…

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *