“Terjerat” kah Kajari Lhokseumawe dalam Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Cunda – Meuraksa…?

  • Whatsapp
Muhammad Ikhsan,S.H. - Ketua Harian LASKAR

MITRAPOL.com, Lhokseumawe Aceh – Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun Pengaman pantai Cunda – Meuraksa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Menurut informasi yang bisa diakses di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Lhokseumawe seharusnya Proyek Pembangunan Pengaman pantai Cunda – Meuraksa tersebut di mulai sejak Tahun 2015 hingga tahun 2019 bukan sampai tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran 33 Milyar lebih, karena pada anggaran tahun 2019, sudah ada keterangan tuntas yang artinya anggaran tahun 2019 menjadi yang terakhir dianggarkan untuk pembangunan Pengaman Pantai Cunda- Meuraksa tersebut, namun di LPSE Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 muncul kembali pengadaan Proyek tersebut untuk Pembangunan pengaman pantai Cunda – Meuraksa sebesar 4,9 miliar.

Proyek Tahun Anggaran (TA) tahun 2020 tersebut sudah dibayarkan kepada rekanan pemenang Proyek atas nama PT. Putra Perkasa Aceh yang patut diduga penanggungjawabnya adalah sosok Mukhlis Takabeya sang pengusaha dan juga seorang politisi di Kabupaten Bireuen.

Diduga pekerjaan proyek tersebut tidak dilaksanakan, sehingga kasus tersebut sudah masuk tahap penyelidikan di bagian Intel Kejari Lhokseumawe, bahkan informasinya sudah dipanggil beberapa orang dari Dinas PUPR Lhokseumawe untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut.

Sementara itu, menurut informasi terakhir yang didapat oleh awak Media Mitrapol jika PT. Putra Perkasa Aceh sebagai rekanan proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa, sumber dana Otsus tahun anggaran 2020 dikabarkan telah mengembalikan anggaran kegiatan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan jumlah yang diterima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, begitu pula dengan konsultan pengawas yang dikabarkan juga telah mengembalikan dana pengawasan proyek itu ke Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR),Muhammad Ikhsan,S.H., dalam keterangannya kepada awak media meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, dan jika perlu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengambil alih kasus tersebut guna mengusut tuntas kasus indikasi korupsi 4,9 miliar itu dikarenakan Kajari Lhokseumawe, Mukhlis,S.H terindikasi telah melanggar kode etik Jaksa jika benar informasi yang beredar di masyarakat dan beberapa media online menyebutkan bahwa Kajari Lhokseumawe telah melakukan pertemuan dengan para Pihak yang berkaitan dengan Proyek batu gajah Cunda-Meuraksa tahun 2020 tersebut ucapnya.

Masih menurut Ketua Harian LASKAR, pengembalian dana tersebut tidak menghapus sanksi terhadap tindak pidana korupsi, yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup jelas telah dinyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3, hal ini dengan tegas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Penyidik Kejari Lhokseumawe jangan menjadikan alasan pengembalian uang negara sebagai alasan untuk melepaskan koruptor nantinya dan kasus ini terlihat sangat lambat berjalan di Kejari Lhokseumawe oleh karena itu LASKAR mendesak Kejati Aceh bahkan jika perlu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil alih kasus tersebut dan meminta Jaksan Agung Muda Pengawasan untuk memeriksa Kajari Lhokseumawe terkait permasalahan ini karena diduga telah melanggar kode etik Jaksa agar tidak menjadi contoh buruk Penegakan hukum nantinya kepada regenerasi Bangsa ini ungkapnya.
Muhammad Ikhsan,S.H juga mengatakan, apabila Kejari Lhokseumawe terkesan sangat lamban dalam menangani kasus korupsi Pembangunan Pengaman pantai Cunda – Meuraksa tersebut, maka kami dari LASKAR meminta Kejaksaan Tinggi Aceh bahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil alih kasus tersebut agar tidak mencoreng nama baik Adhyaksa ucapnya.

Kasus dugaan Korupsi Pembangunan Pengaman pantai Cunda – Meuraksa sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, maka marwah kejaksaan dipertaruhkan dalam kasus ini.

Apakah Kejaksaan mampu menangani dan mengungkap kasus tersebut sampai ke aktor utamanya atau hanya dibiarkan sebatas pengembalian uang Negara…?

Ntahlah…!

Seberapa “Sakti” kah sang Kontraktor pekerjaan tersebut…?

“Terjerat” kah Kajari Lhokseumawe terkait permasalahan tersebut…?

Ntahlah…!

Media Mitrapol masih menunggu konfirmasi dari Kajari Lhokseumawe terkait berita ini.

B E R S A M B U N G…

 

Pewarta : T. Indra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *