Bupati Toba Poltak Sitorus Terima Ratusan Demonstran Aksi Tutup PT. TPI

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Toba Balige – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam “Aliansi Gerakan Tutup PT. TPL Wilayah Kabupaten Toba melakukan aksi unjuk rasa damai ke kantor Bupati dan kantor DPRD Toba di Balige, Selasa (29/06/21).

Ratusan massa yang diketuai Sanmas Sitorus dan Ricardo Pangaribuan mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Toba, Jl Sutomo, Desa Pagarbatu, Kec Balige Kab Toba, mendesak pemerintah mencabut izin Konsesi dan menutup PT.Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.

Para pengunjuk rasa bergerak dari titik kumpul Tugu DI.Panjaitan Balige menuju Kantor Bupati Toba selanjutnya berjalan kaki menuju kantor bupati dan kantor dprd sejauh 2 km dengan membawa Spanduk dan Poster bervariasi bertuliskan sejumlah tuntutan.

“Kami minta Bupati Toba dan DPRD Toba agar mengeluarkan rekomendasi untuk cabut izin konsesi PT.TPL serta menutup PT.TPL, karena lawan kami adalah PT TPL. Hari ini kami menjelaskan kepada seluruh dunia bahwa PT.TPL telah melanggar dan menyerobot tanah masyarakat serta merusak lingkungan hidup,” teriak ricardo pangaribuan dalam orasinya.

Ricardo juga menyuarakan, Kehadiran PT TPL di Tano Batak telah memberikan duka mendalam bagi masyarakat adat. Karena mimpi menyejahterakan rakyat dan kemajuan yang digaungkan para pendukung perusahaan ini seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan.

Berdasarkan SK No. 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020, sebutnya, luas kawasan hutan yang dikuasai PT TPL menjadi 167.912 Ha. Namun fakta di lapangan wilayah konsesi tersebut bersinggungan dengan sejumlah wilayah masyarakat adat.

“PT TPL dengan bermodal izin konsesi tersebut merasa paling berhak dan memaksa masyarakat adat yang sudah lama mendiami wilayah-wilayah tersebut untuk menerima bahwa PT TPL lah yang berhak menguasai dan mengelola wilayah adat kami,” sebut Ricardo.

Klaim negara di wilayah adat dan pemberian izin konsesi kepada PT TPL menjadi akar konflik agraria yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan hingga saat ini.

“Sikap arogansi PT.TPL ini ditunjukkan dengan upaya-upaya penggusuran yang selalu melibatkan aparat dan instansi pemerintahan, Kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat di wilayah konsesi kerap terjadi hingga saat ini,” serunya.

Kehadiran PT TPL dinilai telah merusak harmoni sosial dan budaya di Tanah Batak. Sejak menggunakan nama PT Inti Indorayon Utama, perusahaan ini disebutkan kerap melakukan politik yang merusak interaksi dan relasi sosial yang ada di desa.

“Perjuangan ini merupakan perjuangan harkat dan martabat Tanah adat, tanah adat kami telah di kuasai oleh PT.TPL, puluhan tahun PT.TPL telah melakukan penjajahan terhadap kami, beberapa wargamu telah meneteskan darah demi memperjuangkan tanah Wilayat kami, untuk itu kami meminta TUTUP PT.TPL, Cabut Konsesi PT.TPL Segera angkat kaki dari Tanah Wilayat kami,” lanjutnya.

Diawal pertemuan, Wakil bupati Toba Tonny Simanjuntak SE
menyampaikan permohonan maaf kepada pengunjuk rasa dikarenakan Bupati sedang menghadiri Rapat di Hotel Niagara Kab.Simalungun jadi tidak dapat menerima kedatangan para pengunjuk rasa. Namun para demonstran bertahan untuk menunggu dan berbicara dengan Bupati Poltak Sitorus.

Sambil menunggu untuk dapat menemui bupati, Para pengunjuk rasa bergerak dari Kantor Bupati menuju Kantor DPRD Toba, kembali pengunjuk rasa melakukan orasinya.

Esron Sitorus dalam orasinya menyampaikan agar DPRD dapat memperhatikan perjuangan rakyatnya.

Merasa kecewa akibat tidak disambangi oleh satu orang pun anggota DPRD Toba, para demonstran kembali ke halaman kantor Bupati Toba.

Setelah ditunggu beberapa jam, Bupati Toba Ir Poltak Sitorus tiba dan menjumpai para pengunjuk rasa di lapangan Kantor Bupati Toba dan menyampaikan terimakasih telah sabar menunggu kehadirannya.

“Terkait dengan tuntutan yaitu meminta untuk membuat surat rekomendasi diteruskan ke kementerian untuk mencabut konsesi PT.TPL serta menutup PT.TPL, kita sebagai warga batak yang mempunyai adat batak dalam Filsafah batak kita harus mengedepankan adat dan Hukum agar tidak terbentur dengan hukum.

Kami meminta agar dibuatkan tuntutan secara tertulis, agar persoalan ini kita bawakan ke jalur hukum, adakan koordinasi kepada Legislatif, Yudikatif, jika itu sudah dilakukan kita akan mengetahui dan mengambil langkah langkah ke depan.

Yang memberikan ijin atas PT.TPL adalah Kementerian lingkungan hidup, dan kementerian kehutanan, tidak ada Hak Pemda Toba untuk menutup PT.TPL, mari kita kedepankan jalur hukum,” sebut Bupati Poltak.

Sekda Drs Audi Murphy O Sitorus SH MSi mendampingi Bupati Poltak dihadapan para pengunjuk rasa menjelaskan, tanah adat yang di duga berbenturan dengan PT.TPL sebagian telah berproses, namun warga dan pemda harus bekerjasama untuk mengumpulkan segala fakta sejarah agar bisa di bebaskan dari kawasan hutan menjadi Tanah adat melalui TORA.

“Pelepasan tanah Hukum adat, semua itu harus memenuhi persyaratan yang harus kita lengkapi. Pemerintah dalam hal ini Pemda Toba hanya penyambung lidah meneruskan ke pemerintah pusat.

Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bupati, Pimpinan dan Anggota DRPD Kabupaten Toba yakni,
1. Cabut izin Konsesi PT.TPL dari Tano Batak.
2. Wujudkan Reforma Agraria sejati.
3. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak.
4. Selamatkan Tano Batak dari limbah PT.TPL.
5. Selamatkan hutan Tano Batak dari aktifitas penggundulan oleh PT. TPL.
6. Aquafarm, PT TPL, Japfa segera angkat kaki dari Tano batak.Danau Toba Indah tanpa PT. TPL.

Para pengunjuk rasa meminta Bupati Toba untuk menandatangani Surat pernyataan dukungan atas Tuntutan Aliansi Gerakan Tutup TPL.

 

 

Pewarta : Abdi. S

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *