Putusan PTUN Jakarta kabulkan gugatan mantan Kakanwil ATR/BPN DKI Jakarta

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Sidang Putusan PTUN DKI Jakarta Dalam Perkara Gugatan No.9/G/2021/PTUN.Jkt tertanggal 24 Juni 2021 akhirnya memutuskan bahwa Pemecatan dan Pemberhentian Mantan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta Jaya .SH.,MM, cacat hukum dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku .

Majlis Hakim juga meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk mencabut kembali Surat Keputusan NO. 420/SK-KP.06/X/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020.

Perkara pemecatan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta sangat mengundang perhatian masyarakat dimana sebelumnya banyak beredar berita-berita tentang adanya oknum pejabat ATR/BPN yang telah bekerjasama dengan mafia tanah terhadap kasus Terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 4931/Cakung Barat Atas Nama Abdul Halim.

Erlangga Lubai saat ditemui di kantor PTUN DKI Jakarta Kamis 24 Juni 2021 yang merupakan salah seorang Kuasa Hukum Jaya. SH.,MM, sangat menyayangkan berita-berita yang sangat memojokkan kliennya tersebut dan meminta semua pihak terkait serta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk patuh dan taat serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam penegakan hukum yang berdasarkan pada harkat dan martabat seseorang dengan mentaati dan melaksanakan Putusan PTUN Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Erlangga Lubai juga mengemukakan bahwa kliennya tersebut adalah seorang pegawai teladan di lingkugan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dimana selama kliennya menjabat sebagai Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta secara berturut Pak Menteri telah memberikan Piagam Penghargaan Kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Jaya. SH.,MM, sebagai kantor wilayah badan pertanahan Nasional terbanyak dalam pelaksanaan Penyelesaian masalah Pertanahan Nasional selama dua tahun berturut-turut 2019 dan 2020. Melihat dari banyaknya penghargaan yang dicapai baik dari Kementerian ATR / BPN dan dari Kementerian lainnya serta dari lembaga dan organisasi kemasyarakatan maka sangat kontra duktif apa yang dilakukan oleh Bapak Menteri Sofyan Djalil dengan penilaiannya terhadap Jaya. SH.,MM. yang dianggap sebagai oknum yang bekerjasama dengan mafia tanah, langkah yang diambil oleh kliennya tersebut menurut Erlangga Lubai merupakan bentuk penegakkan hukum agar terciptarasa aman dan nyaman dalam kehidupan di masyarakat dan menciptakan budaya kepatuhan hukum yang menimbulkan kepastian hukum .

Dengan kejadiaan ini Erlangga Lubai sebagai kuasa Hukum dari Jaya. SH.,MM. memberikan apresiasi sebesar besarnya kepada PTUN DKI Jakarta yang telah menyidangkan perkara ini dan berharap bahwa penegakkan hukum yang berkeadilan seperti yang dicita-citakan Bapak Presiden Jokowi Dodo dapat terlaksanaan dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

 

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *