Persoalan Tana Berkomplik di Binusa Adanya Tumpang Tindi Surat Surat dan Ada Mafiah Tana

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Senin 28/06/2021 Dalam Hering di DPRD mendasari adanya laporan warga binusan di rampas haknya hingga persoalan ini masuk ke DPRD Nunukan

Andre Pratama Anggota DPRD Nunukan memberikan kesimpulan

Pertama DPRD bersama seluruh anggota bersepakat untuk membentuk Pansus terhadap kasus ini karena persoalan ini sudah hampir seperti Benang Kusut.

Persoalan ke 2 (dua) kita mau mengungkap siapa Aktor mafia tanah di sini ada beberapa orang disini yang mungkin diduga Sebagai Mafia tanah.

Yang ke 3 (ketiga) kami juga bersepakat seluruh anggota DPRD untuk menyurati perusahaan terkait Untuk menghentikan aktivitas yang terjadi di lapangan pada hari ini sampai perselisihan persoalan Tanah ini selesai.

Kalau yang kita ambil kesimpulan dari penjelasan Pak Agus Pak Bing Pak tarsius ada 20 surat yang sudah keluar SPPT di tahun 2003 2004 2005 20 surat ini sekarang sudah tergusur Dengan adanya surat SPPT atas PPH diatas tahun 2016.

Kemudian ada lagi 22 orang yang tidak sama sekali memiliki surat tetapi sudah digarap dan sudah ada pondok dari tahun 2003 2004 2005 sampai dengan detik sekarang inilah yang kita tahu surat ini tumpang tindih karena surat ini sudah keluar SPPT nya di tahun 2003 2004 2005 oleh Pak Yakub waktu itu kepala desa dijabat oleh Pak Yakup.

Kemudian tahun 2016 kepala desa lagi mengeluarkan SPPT Baru kepala desa Binusan waktu itu dijabat oleh pak Untung.

Sebenarnya DPRD tugasnya hanya membentuk Pansus kemudian memberikan rekomendasi dan Rekomendasi bisa saja nanti yang kita sampaikan.

Kita berharap agar persoalan ini tidak sampai ke Rana hukum karena kita sudah menyampaikan kepada masyarakat mereka untuk biaya pengadilan dan sebagainya mereka tidak mampu.

Kata Robinson bahw kita berbicara adalah Rasa Kemanusiaan kita terhadap mereka yang sudah menggarap dari tahun 2003 2004 2005 sampai sekarang mereka makan hari-hari mungkin dari jualan sayur ataupun ubi singkong ataupun tanaman yang mereka Tanami dari sinilah membawakan ini.

Memang sudah dibeli Tetapi kan sudah ada surat yang terdahulu karena inilah maka sebenarnya kita harus bisa menguak ada oknum-oknum mafia tanah di sini.

RobinsonT memberikan penjelasan dalM hering, Kalau saya tidak bisa membikin analisa sekarang juga kan baru dikasih sebagian prematur nih makanya kami meminta tadi kepada pihak pemohon dan kepala desa untuk menyiapkan data komprehensif yang terpadu semua apa yang disampaikannya.

Kalau lahan mereka itu memiliki surat SPPT 2003 2004 2005 di saat pemerintahan kepala desa waktu itu dijabat oleh pak Yakub.

Kalau Kalimutu itu mereka Ada 55 KK mereka 1 orang Dapat jata 2 hektar jadi 100 hektar.

Dari 100 Hektar dari penjelasan Rasyid beliau menjual kepada Haji batok ataupun perusahaan itu sebanyak 200 hektar.

Dari 200 hektar terjual ini berarti lahan Kalimutu itu ada 100 hektar, termasuk Kalimutu ini memang belum memiliki surat atau SPPT tapi sudah garapan sejak 2003 hingga sampai sekarang masak langsung di gusur tampa kordinasi sama saja pembunuhan kehidupan mereka ujar Robinson.

Saya dipilih oleh masyarakat menjadi anggota dewan dari dapil Nunukan dan siap membantu untuk mempasilitasi setiap ada permasalahan.

Kalau untuk kelompok Tator warganya tadi di sekitar 60 KK, kalau untuk Bugis itu hanya pak Rasyid kalo persoalan yang jelas sekarang yang dijual oleh pak Rasyid sendiri 200 hektar kepada H.Batto pihak perusahaan.

Menurut Pak Desa tanah beliaupun terjual di sini sekitar 15 atau 20 hektar padahal Beliau juga ada surat.

kepada pak Sekwan segerah membuat hari ini menyurati H.Batto selaku Pimpinan Perusahaan untuk menghentikan Segala aktivitas di lapangan nanti tuntas baru melanjutkan Aktivitas.

tidak lain demi kebaikan kita bersama jangan sampai timbul komplik, itu yang harus diwaspadai ujar Robinson anggota DPRD partai Demokrat.

 

Pewarta : Yuspal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *