Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru Banyuwangi adukan Pimpinan Perkebunan PT. Sumber Pangestu dan Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi ke Gubernur Jawa Timur

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banyuwangi Jatim – Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru Kecamatan Kalibaru Banyuwangi melalui Ormas Kontrol Publik Kebijakan Independen yang disingkat KPK Independen dalam waktu dekat akan mengadukan Pimpinan Perkebunan PT. Sumber Pangestu Ke Gubernur Jawa Timur.

Hal tersebut diketahui awak media setelah melihat ketua Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru Mistar bersama anggotanya yang didampingi Ketua DPD KPK Independen Banyuwangi Rocky J Sapulette menanda tangani Surat Pengaduan tersebut pada Selasa, (29/6/2021) di rumah kediaman Mistar.

Pengaduan yang dilayangkan berkaitan dengan dugaan penyerobotan sebagian tanah bantaran sungai / tanah stren pengairan oleh PT. Sumber Pangestu dari tangan para petani penggarap yang telah mendapat ijin pemanfaatan dari Dinas PU Pengairan Banyuwangi namun mengapa pihak Dinas PU Pengairan terkesan diam ada apa ?

“Saya selaku Ketua Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru berdasarkan Notaris Agus Salim, S.H.,M.Kn Nomor : 7 Tanggal 04 Desember 2015, Sesuai dengan Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-0050249.AH.01.07.Tahun 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badn Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru tanggal 27 April 2021, Sesuai salinan Akta Notaris Fani Yulistianto Setiabudi, SH.,MM.,M.Kn, Nomor 51 tanggal 09 April 2016 tentang Perkumpulan Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru, yang selama ini bercocok tanam di wilayah sungai barumanis dan sekitarnya,” jelas Mistar

“Kami merasa bahwa perlakuan pihak PT. Sumber Pangestu yang secara sepihak mengklaim sebagian tanah stren pengairan sepanjang sungai Barumanis dan sekitarnya adalah perlakuan yang tidak dapat dibenarkan karena untuk hal itu ada aturannya apalagi tanah yang diklaim adalah tanah yang sejak dahulu telah di manfaatkan oleh para petani lokal dan telah memberi retribusi kepada Dinas Pengairan setiap tahun untuk diketahui bahwa Pemilik Perkebunan sebenarnya adalah PT. Amaly & Family kemudian sekitar bulan Maret 2021 tiba-tiba beralih ke PT. Sumber Pangestu hingga sekarang namun tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada para petani baik dari pihak perkebunan maupun Dinas Pengairan,” lanjut Mistar

Setelah PT. Sumber Pangestu mengambil alih perkebunan itu kata Mistar, langsung ditanam patok-patok beton disepanjang bibir sungai dan dipagar dengan menggunakan kawat berduri serta ditanami poho-pohon jenis besar dan keras seperti jabon (jati), mahoni dan sejenisnya itupun ditanam di bibir saluran beton primer dengan jarak kurang dari satu meter dan waktunya panen apakah pohon-pohon itu boleh dipotong ?. Tanya Mistar.

Mistar menambahkan juga bahwa dirinya pernah diberikan wewenang Penugasan oleh Dinas Pengairan pada tanggal 27 Agustus 2003 berupa Surat Penugasan Nomor 800/176/429.151/2003, sebagai Ketua Kelompok Pekerja Penggarap / Pemakai tanah stren Pengairan pada sungai Baru Manis, sungai Kejuron Kalibaru Desa Baru Manis sungai Kecamatan Kalibaru mulai dari Jembatan Kalibaru Manis sampai dengan Kalibaru Kidul (Tegal pakis) bertuajuan untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengairan Cabang Glenmore, begitu juga dengan para petani lainnya yang telah mendapat rekomendasi pemanfaatan dari Dr. Ir. H. Guntur Priambodo MM, selaku Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi salah satu contoh pada tanggal 20 Maret 2020.

Supeno Hadi salah satu anggota Perkumpulan Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru mendapat Surat Rekomendasi Pemanfaatan tanah stren Pengairan di Sungai Barumanis terletak di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Nomor : 503/708/429.105/2020, yangmana pada Poin 12 dalam Surat Rekomendasi tersebut dikatakan Ijin Pemanfaatan tanah stren Pengairan itu adalah 5 (lima) tahun mulai sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 namun kenyataannya pada sekira bulan Maret 2021 pihak Perkebunan PT. Sumber Pangestu telah sengaja menduduki dan mengambil alih lahan tersebut yang dibuktikan dengan memasang patok-patok beton dan dipagar dengan kawat berduri terus siapa yang harus disalahkan dalam masalah ini kami ingin kejelasan. Tegas Mistar

Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM. selaku Kepala Dinas PU Pengairan melalui H. Muh. Nasrulloh selaku Kasi Aset dan Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi saat di konfirmasi Senin, (28/06/2021) sekira pukul 12 : 24 wib. Diruang kerjanya membenarkan bahwa “Memang sebagian petani yaitu 16 atau 17 orang telah diterbitkan rekomendasi pemanfaatan tanah sempadan sungai namun sebagian tanah sempadan sungai disewakan kepada pihak perkebunan akan tetapi terkait dengan pagar dari patok beton di sepanjang sungai baru manis itu kami tidak diberitahu oleh pihak Perkebunan PT. Sumber Pangestu, dan kami akan sampaikan kepada Pimpinan (Kadis PU Pengairan) untuk dibahas dan menentukan kapan akan melakukan peninjauan ke lokasi tersebut,” kata H. Muh. Nasrulloh.

Rocky J Sapulette selaku Ketua DPD KPK Independen Kabupaten Banyuwangi mengatakan,“Semua yang lakukan oleh kami atas kehendak dan keinginan Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru dengan harapan untuk mendapat keadilan sehingga berdasarkan Surat Kuasa Pendampingan No : 052/SP/PKTBUK/VI.2021 tanggal 26 Juni 2021 selanjutnya kami melakukan investigasi dilapangan ternyata apa yang diadukan ke kami memang sesuai sehingga kami mengikuti arahan Kelompok Tani Bina Usaha Kalibaru maka pada selasa 02 Juli 2021 telah melayangkan pengaduan kepada Gubernur Jawa Timur di Surabaya menggunakan jasa Kantor Pos dengan tujuan pengaduan agar tidak ada yang dirugikan,” tutup Rocky

 

 

Pewarta : Adi P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *