Diduga kisruhnya hasil seleksi Pilkades Dikecamatan Sindang Resmi, Begini Kata Camat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Diduga berawal dari ketidak puasan bakal calon kepala hasil seleksi dalam penyelenggaraan fit and proper test bakal Calon Kepala Desa dikecamatan Sindang resmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Hal tersebut diungkapkan Oleh camat kecamatan Sindang resmi Sabtu 2 Juli 2021 lalu

H. Rudiyanto Selaku Camat mengatakan bahwa nilai uji kompetensi para bakal Calon tersebut hasil kesepakatan panitia Pilkades kecamatan dan panitia Pilkades kabupaten karena pihak kabupaten juga ikut menilai pungkasnya

Hal senada diungkapkan Acep Jumhani selaku ketua panitia Pilkades kecamatan Sindang resmi mengatakan bahwa kita sesuai perbub dan kalau untuk nilai testing itu ada dua yang menilai satu untuk tes tertulis itu yang menilainya dari kabupaten dan kalau untuk tes lisan itu yang menilainya dari kecamatan.” pungkasnya

Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Doni Hermawan selaku kepala Dinas DPMPD Kabupaten Pandeglang melalui pemberitaan disalah satu media online,

Didalam penyampaiannya Doni Hermawan mengatakan bahwa dalam keputusan dari panitia kecamatan itu sudah diputuskan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Dan itu hasil keputusan kecamatan itu mutlak, dalam peraturan Bupati (Perbup) sudah di sebutkan bahwa itu hak dan kewenangan panitia kecamatan. “Dan itu nanti akan di plenokan di tingkat BPD dan dilaporkan kepada kecamatan siapa yang lolos dan tidak lolos,” jawabnya ketika dihubungi melalui telepon selulernya belum lama ini.

Kemudian, kata Doni, bagi calon calon yang memang gugur dari hasil itu, apabila ada ketidak puasan, silahkan menempuh jalur hukum melalui PTUN, itu dipersilahkan.

“Karena memang kami dari pihak kabupaten, walaupun mengadu ke pihak kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu mutlak putusan dari kecamatan , kami tidak bisa intervensi atau bahkan siapa pun tidak bisa,” tambahnya.

Lebih lanjut Doni menuturkan, dan yang bisa membuka atau memutuskan itu pihak pengadilan yang harus memutuskan, apakah yang bersangkutan bisa ikut, atau bisa diundur atau bisa di uji lagi, itu keputusan pengadilan yang menentukan.

“Semua keputusan yang diambil panitia bisa di gugurkan oleh keputusan pengadilan. Karena dalam hal ini Bupati pun atau siapa pun tidak dapat mengintervensi terhadap keputusan panitia karena hasil nilai itu, hanya panitia yang tahu,” jelasnya.

 

Pewarta : Hru/ Team

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *