Macet di Titik Penyekatan PPKM Darurat, Ini Langkah dan Usulan Kapolri

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Kemacetan tak terhindarkan di titik-titik penyekatan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kemacetan ini setidaknya ditemukan di Jakarta hingga Depok.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan masyarakat masih bingung. Dia mengatakan perlu ada surat izin kerja agar masyarakat mengetahui apakah mereka masuk ke dalam kelompok yang masuk pengecualian saat PPKM darurat diterapkan.

“Pola penyekatan, memang kalau kita lihat di lapangan, masyarakat masih bingung, apakah mereka ini masuk kelompok critical, essential, atau non-essential,” kata Jenderal Sigit dalam siaran langsung di kanal YouTube Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Senin (5/7/2021).

“Sehingga ini perlu segera ada keputusan, dengan menerbitkan semacam surat izin kerja bahwa mereka ini masuk kelompok critical, atau essential, atau non-essential,” tambahnya.

Dia mengatakan selama belum ada kejelasan, maka perdebatan antara masyarakat dan aparat yang berjala di titik penyekatan akan terus terjadi. Salah satu imbasnya ialah terjadi kemacetan.

“Selama tidak ada itu, maka akan terjadi perdebatan di lapangan, kemudian yang terjadi kerumunan yang panjang karena terjadi perdebatan seperti itu,” katanya.

Sigit mengatakan telah meminta kepada jajaran untuk membuat semacam rambu-rambu peringatan. Sehingga masyarakat yang akan melintas mempersiapkan surat izin kerja.

Rambu-rambu peringatan jelang titik penyekatan PPKM Darurat (Youtube Kemenko Marves)Rambu-rambu peringatan jelang titik penyekatan PPKM Darurat (Youtube Kemenko Marves)

“Jadi kita buatkan rambu-rambu, mulai jarak 1 km, 500 m, dan 200 m yang isinya agar masyarakat yang melintas mempersiapkan syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan,” ucapnya.

“Apabila mereka bisa menunjukkan keterangan surat kerja di sektor critical atau essential, akan diloloskan. Namun kalau mereka tidak bisa menunjukkan itu, harus kita putar balik. Karena esensi dari PPKM darurat ini adalah membatasi mobilitas,” tambah Sigit.

Dia berharap kepala daerah maupun dinas tenaga kerja segera menerbitkan izin kerja tersebut. Dia memaparkan, saat ini petugas di lapangan baru akan meloloskan tenaga kesehatan, pekerja sektor logistik, hingga ojek online (ojol).

Sigit mengatakan penyekatan dilakukan berlapis dari mulai tingkat kecamatan hingga perlintasan antar kota/kabupaten. Petugas juga memeriksa ketat di pelabuhan.

“Kemudian di wilayah yang melintas pelabuhan, kita berlakukan arus mudik balik seperti saat itu, kita minta tunjukkan surat antigen. kalau tidak, kita putar balik,” katanya.

“Itu sementara kita berlakukan, sambil menunggu surat keterangan kerja yang jelas sehingga polemik di lapangan dan kerumunan di lapangan bisa diantisipasi dengan mempersiapkan itu semua,” tambahnya.

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *