Dinilai Cacat Hukum, AMPG Bolmong Kecam Penonaktifan Fadly Simbuang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bolmong – Penonaktifan Fadly Simbuang SE, selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar (PG) Bolmong secara tiba tiba, yang dilakukan oleh Plt Ketua DPD II Partai Golkar Bolmong Ruby Rumpesak SH, Dinilai cacat hukum.

Demikian hal tersebut dikatakan oleh Ketua AMPG Bolmong Ali Imran Aduka, Jumat (9/07/21). ” Penonaktifan yang dilakukan oleh Plt DPD II PG Ruby Rumpesak kepada Sekretaris PG bolmong Fadly Simbuang SE, sangat tidak wajar dan bermuatan kepentingan tertentu?,” Ujarnya.

Menurut Ali, Keputusan tersebut sangat kontrafersi dan tidak sesuai dengan AD/ART partai golkar. Pasalnya Fadly Simbuang dinilai banyak memberikan kontribusi terhadap kebesaran partai Golkar di Bolmong, Dimana selama 20 tahun berjalan bersangkutan mengabdi sebagai kader partai Golkar aktif dan di kenal pekerja keras serta tak kenal lelah hanya untuk membesarkan partai berlambang pohon beringin diwilayah bolaang mongondow (Bolmong).

” Belum hilang di ingatan kami perjuangan Fadly Simbuang manakala menjadi konseptor pemenangan Paslon Golkar pada perhelatan pilgub 2020 lalu. Yakni, Paslon Gubernur Sulut yang di usung PG saat itu Ibu Cristiany Euginia Paruntu (CEP). Meskipun, secara akumulatif Paslon Jagoan Golkar CEP-Sehan tumbang di tangan paslon lain. Namun khusus wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) CEP-Sehan Mampu unggul dari Paslon lain. Itu semua tak lepas dari perjuangan pengurus dan kader partai Golkar, termasuk di dalamnya ada sekretaris DPD II PG bolmong,”

Masih Ali Menegaskan, Justru dirinya pertanyakan posisi Saudara Ruby Rumpesak sebagai PLT yang kami anggap cacat hukum, Sebab Ruby Rumpesak sampai saat ini masih menjabat sebagai sekretaris DPD II PG Manado merangkap Plt DPD II PG Bolmong Juga?

” Tidak cukup alasan bagi PLT ketua DPD II PG Bolmong Rubby Rumpesak untuk memecat sekretaris PG Bolmong Fadly Simbuang hanya karena ketersingungan dirinya, Perlu di pahami Jabatan sekretaris Golkar Bolmong dilahirkan oleh musda yang secara de Facto dan dejure di akui oleh DPP Partai Golkar. Sehingga keputusan penonaktifan Sekretaris PG Bolmong Tersebut bentuk Ketololan berfikir dan ketidaktahuan aturan organisasi yang akhirnya melahirkan keputusan prematur, lantas di jadikan dasar pemecatan hanya karena pengurus DPD II PG Bolmong meneruskan surat keputusan DPP partai Golkar yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen DPP partai Golkar”

Yang jadi pertanyaan apa urgensi meneruskan surat dari DPP.? Sehingga mengharuskan pemberhentian kepada sekertaris DPD II PG Bolmong, hakikinya yang urjen itu surat putusan DPP Partai Golkar bukan meneruskan surat. Apa DPD II PG Bolmong yang meneruskan surat dari DPP PG adalah sebuah pembangkangan? Tentu tidak kan, Jadi menurut hemat saya DPD I PG jangan Tambah- tamba urusan.

” Mari kita saling mengevaluasi, terutama dugaan kasus asusila yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara yang notabene pengurus DPD I partai Golkar sulut yang telah mengemparkan jagat raya seantero Indonesia viral dimedia sosial ( Medsos) yang nyata-nyata telah mempermalukan, mencoreng nama baik partai dan seluruh kader, institusi dan organisasi partai Golkar tapi justru dibela mati Matian oleh DPD I, Ada apa????

Sementara Kata Ali Imran Aduka, sekretaris DPD II PG Bolmong yang mengamankan keputusan DPP partai Golkar, oleh DPD 1 PG dianggap sebagai pembangkang, Ini aneh juga? Pertanyaannya mana yang pembangkang dan bejat si pelaku ‘Asusila’ yang hari ini menerima gaji dari uang rakyat atau sekertaris DPD II PG Bolmong yang notabene mengamankan keputusan DPP.

Sebenarnya DPD I PG Sulut paham aturan tidak.? Saya Ali Imran Aduka selaku ketua AMPG Bolmong tantang debat kepada DPD I PG Sulut untuk dua kasus ini, Masa orang yang bejat dilindungi oleh partai sementara orang yang mengamankan putusan DPP yang paling tinggi diamputasi tanpa dasar, Ini gila namanya.” Tandas Ketua APMG Bolmong Ali Imran Aduka pada awak media.

Terpisah Plt Ketua DPD II PG Bolmong Ruby Rumpesak SH, ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan atas kabar penonaktifan jabatan sekretaris DPD II PG Bolmong Fadly Simbuang SE, yang bisa dibilang sangat mengejutkan dan menuai penolakan keras dari AMPG Bolmong, Menjawab bahwa keputusan tersebut bukan dari dirinya selaku Plt Ketua DPD II PG Bolmong, melainkan dari DPD I Sulut yang mengeluarkan keputusan penonaktifan sementara.

” Bukan saya yang mengeluarkan keputusan tersebut, Tapi DPD I Sulawesi Utara,” Jawabnya.

Menurutnya dikeluarkan keputusan penonaktifan sekretaris DPD II PG Bolmong Fadly Simbuang, tentunya memiliki alasan. Yakni, Melanggar Mekanisme AD/ART PO PG atas pengusulan fraksi di DPRD dari PG yang harusnya masih menunggu surat DPD I sulut, tapi hal tersebut tidak dilakukannya serta tanpa sepengetahuan dirinya juga selaku Plt Ketua DPD II PG Bolmong, bersangkutan mengambil keputusan pengusulan fraksi.

Seraya menambahkan berkaitan dengan dikeluarkan SK penonaktifan sementara kepada Sekretaris PG bolmong tersebut, Langsung saja di konfirmasi ke ketua DPD I PG Sulut karena yang berhak menjawab adalah DPD I bukan Pkt DPD II Bolmong. Tutup Rubby Rumpesak SH.

Perlu diketahui bahwa penonaktifan Fadly sembuang dalam jabatan sebagai sekretaris DPD II partai Golkar Bolmong, berdasarkan surat keputusan DPD I PG Yang di tanda tangani oleh ketua DPD I PG Sulut Cristiany Euginia Paruntu (CEP) dan sekretaris Raski Ashari Mokodompit dengan nomor SK : KEP-43/DPD-PG/sulut/ III/2021.

Dalam Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Jabatan sekretaris DPD II Partai Golkar Bolmong Fadly Simbuang di non aktifkan dan menunjuk wakil ketua bidang pendidikan dan kebudayaan DPD I Golkar Sulut Glend Oroh sebagai PLT Sekretaris DPD II PG Bolmong.

 

Pewarta : Chandra/Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *