MKD DPR RI Terkesan Lindungi Azis Syamsuddin, Dalih PPKM Sudah Klasik

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Jakarta menanggapi adanya penundaan proses penanganan hukum Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD DPR) terhadap Azis Syamsuddin atas dugaan keterlibatannya dalam ikut serta memfasilitasi pertemuan Eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju dengan tersangka Eks Walikota Tanjung Balai, M. Syahrial di rumah dinas Azis Syamsuddin, Jakarta Selatan pada Oktober 2020 lalu.

MKD DPR RI menunda pelaksaan sidang etik terhadap Wakil Ketua DPR RI tersebut lantaran pemerintah memberlakukan PPKM akibat melonjaknya kasus Covid-19. Namun Bung Ilham, selaku Koordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Jakarta menyatakan bahwa hal tersebut dapat melahirkan berbagai spekukasi liar di masyarakat ditengah maraknya kasus hukum di Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik.

“Saya kira lambannya penangan proses hukum terhadap Azis Syamsuddin tidak terlepas adanya intervensi pihak bersangkutan, dapat kita analisis rentetan problematika yang selalu dialamatkan kepada Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Tapi hingga kini Azis masih aman dari jeratan hukum” sesalnya

“Jika MKD DPR RI menunda proses hukum bagi Azis dengan dalih PPKM, seharusnya di era 4.0 saat ini, kita semua dimudahkan dengan teknologi yang memadai, adanya Zoom, Google Meet dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan sidang etik. Jangan sampai kasus ini bias, tidak ditangani seperti yang sudah-sudah. Belum lagi jika Azis Syamsuddin menghilangkan barang bukti. Tentu ini bisa membuat preseden buruk bagi hukum Indonesia ke depannya.” Terangnya pada Jumat (09/07/21)

Bung Ilham menambahkan baik MKD DPR RI maupun KPK juga terkesan tidak serius menangani kasus hukum yang melibatkan Azis Syamsuddin. Sebagaimana diketahui Aziz Syamsuddin sebelumnya diduga terlibat dalam memberi suap kepada Eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju sebesar Rp. 1,3 M. Namun, pasca Azis Syamsuddin diperiksa Dewas KPK, mendadak Stepanus Robin Patuju meralat pernyataanya, bahwa dirinya tidak menerima aliran uang dari Azis Syamsuddin. Selanjutnya, namanya Azis Syamsuddin juga disebut dalam skandal Ekspor Benur (Benih Lobster) yang menjerat Eks Menteri KKP Edhy Prabowo. Pada tanggal 16 Juni 201 dalam persidangan menyatakan bahwa Azis Syamsuddin terlibat ikut serta dalam budi daya benih lobster, melalui bukti chat aplikasi WhatsApp

“Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi kita wajib menjunjung hal tersebut. Asas Equality before the law juga harus menjadi dasar dalam penanganan kasus di Indonesia, siapapun harus diberlakukan sama dihadapan hukum yang berlaku. Jangan sampai asumsi negatif masyarakat terus berkembang bahwa Penegak hukum seperti KPK, Bareskrim Polri bahkan MKD DPR RI terkesan melindungi orang yang diduga terlibat dalam berbagai kasus. Sekalipun Stepanus Robin Patuju meralat pernyataannya dengan menyampaikan tidak menerima aliran dana dari Azis Syamsuddin, tapi dengan mempertemukan penyidik dengan seorang tersangka jelas melanggar hukum. Artinya Azis ikut serta dalam persekongkolan jahat, memfasilitasi.” Sambungnya

Aliansi Pemuda Mahasiwa Jakarta berharap kasus hukum di Indonesia harus ditegakkan sebagaimana amanah Undang-undang yang berlaku. Bukan hanya persoalan Azis Syamsuddin semata. “Kami mendukung penuh sebagai agent of chance, sosial control terhadap pemerintah. Semoga penegak hukum dapat bekerja professional, transparan dan independent demi menjaga marwah hukum di Indonesia. KPK beserta jajaran penegak hukum yang lain segera periksa Azis Syamsuddin, dugaan keterlibatan dalam Kasus Benur dan juga memfasilitasi pertemuan itu harus diusut, jika terbukti jangan hanya tersangka kan, namun harus segera dipenjarakan.” pungkas Bung Ilham

Untuk diketahui, sebelumnya Aliansi Pemuda Mahasiwa Jakarta telah melangsungkan aksi unjuk rasa sebanyak 2 kali di kantor DPR RI, KPK dan Kantor DPP Partai Golkar demi menyikapi dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin, juga sebagai bentuk pemberi semangat kepada penegak hukum supaya bekerja lebih professional. Mereka menyatakan jika kasus ini tidak ditangani akan kembali menyambangi kantor DPR dan Istana Negara guna menyuarakan aspirasinya bersama Mahasiswa dari lintas universitas maupun pemuda pegiat hukum di Jakarta.

 

Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *