Tanpa Kompromi Perusahaan Penambang duduki lahan warga

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Nathaniel Tanaya (NT) yang akrab disapa Kiki selaku juru bicara warga atas lahan yang dikuasai oleh PT. Yafo Makmur Perkasa (PT. YMP) yang pegang Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi(IUP-OP) seluas 50ha berlokasi di desa Sirnarasa kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan surat kontrak kerjasama Perum Perhutani seluas 5,6ha berlokasi di desa Selawangi dan Sukawangi kecamatan Tanjung Sari dan Sukamakmur Jonggol kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Masalah lokasi perizinan dan kerjasama yang dipegang oleh PT. YMP lokasinya merambah ke wilayah masyarakat yang sudah menduduki dan bercocok tanam disana sejak tahun 2003. Perihal tersebut disampaikan NT dalam konferensi Pers. Sabtu, 10/7/2021.

Berdasarkan penuturan NT kepada awak media ada indikasi atau dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang terkait atas terbitnya perizinan pengelolaan lahan diwilayah tersebut sehingga merugikan warga dan mengakibatkan kesengsaraan masyarakat setempat.

Menurut keterangan dari pihak desa yang kami datangi jarak dari wilayah desa Selawangi dan Sukawangi untuk menuju lokasi penambang didesa Sirnasari dan desa Sirnarasa gunung Pareang sekitar 18 km itupun harus melalui dua gunung yaitu gunung Balubuk dan gunung Cibadak, jadi hal ini sangat jelas bahwa PT. YMP menduduki lahan yang tidak sesuai dengan spek lokasi yang telah disepakati sesuai dalam surat perjanjian No. 0060/044.3/SEKPER/2021. Tanggal 14 Februari 2021.

“Pihak PT. YMP dengan mendelegasi Ormas tanpa kompromi mengusir dan menggusur lahan warga dengan alat berat(beko) serta membabat tanaman(sayur mayur, buah buahan) dan pohon(Jati, Jengjeng dll) milik masyarakat secara sporadis mengancam dan mengintimidasi masyarakat setempat dengan alasan untuk membuat jalan atas SK-proyek tanpa memberi ganti rugi apapun kepada warga yang lahannya diserobot.

Merasa dirugikan warga serta masyarakat setempat bersatu dan bertekad satu suara menunjuk NT sebagai perwakilan sekaligus corong pembicara untuk melakukan mediasi antara pihak PT. YMP dengan warga secara musyawarah dan mufakat namun belum membuahkan hasil bahkan sempat berdemo secara damai lagi lagi tidak ada respon dari pihak pihak terkait.” ujarnya.

“Demi keadilan agar dapat mewakili warga dan tokoh masyarakat setempat sejak terjadinya masalah penyerobotan lahan di bulan Juni 2021 sudah diambil langkah hukum dengan melaporkan pihak PT. YMP ke Polda Jawa Barat, hingga berita ini di rilis masih menunggu perkembangan proses hokum.” pungkasnya.

 

Pewarta : Herman.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *