Pekerja Sebut Guntur pegawai walikota hendel Bangunan Bermasalah

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Proyek pembangunan Ruko dengan ketinggian 5 Lantai diwilayah Daan Mogot Jakarta Barat diduga Bermasalah, Jumat (09/07/21)

Proyek Pembangunan Ruko yang Rencananya Akan ditempatkan menjadi usaha Bidang Kesehatan ini di kang kangi Oleh Oknum yang mengaku pegawai walikota Jakarta Barat, menurut pekerja proyek saat dikonfirmasi Di lokasi Jalan Tanah Lot Daan Mogot kalideres Jakarta Barat samping supermarket indomart

Proyek Pembangunan Ruko yang diduga Bermasalah Tidak sesuai dengan IMB.pihak citata Harus Tegas melakukan tindakan sesuai Tupoksi.

“Pak ini proyek ada yang urus silakan Bapak kontek ke pak Guntur dia Pegawai walikota Jakarta Barat,” Ucap Eko saat ditemui dilokasi proyek

Saya hanya orang kerja pak saya Juga gak tau orangnya yang mana Karena Bos saya yang Pasang nomor pak Guntur didalam Lokasi Proyek ini,” Tambah dia

Panal Warga Sipil pengamat kebijakan kinerja pemerintah, ” ini menjadi PR untuk Aparatur Sipil Pemerintah Daerah Jakarta Barat, Apabila walikota Jakarta Barat tidak mau mencari tau siapa itu si Guntur? Apakah benar pegawai walikota? Atau oknum yang mengaku ngaku pegawai walikota untuk mencari keuntungan pribadi?

Jangan sampai ada oknum yang dimana bukan pegawai walikota Jakarta Barat, Namun mengambil keuntungan dengan mengaku sebagai pegawai walikota,” Tegas dia

Selain itu saya sebagai warga Sipil Sangat Berharap kepada walikota Jakarta Barat untuk memantau kinerja struktur organisasi pemerintahan di jajaran kota Administrasi Jakarta Barat.

Terutama di Dinas Cipta Karya Tata ruang Dan Pertanahan, karena diduga Banyak Oknum oknum yang bermain dan memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi, yang dimana masyarakat lagi yang menjadi imbasnya.

Padahal sudah Jelas dalam aturan Pada dasarnya, setiap bangunan gedung harus memenuhi setiap persyaratan dalam undang-undang, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”)

Hal ini diatur lebih jelas dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”) yang berbunyi:

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. izin mendirikan bangunan gedung.

3 Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

4 Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat

Soal fisik bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, ada aturan yang lebih khusus lagi, yaitu dalam peraturan daerah setempat. Sebagai contoh untuk bangunan gedung yang ada di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (“Perda DKI Jakarta 7/2010”).

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. IMB diterbitkan atas setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung

Untuk memperoleh IMB, dokumen rencana teknis diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan.

Apabila dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung terjadi ketidaksesuaian terhadap IMB dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengawas pelaksanaan wajib menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung serta melaporkan kepada Dinas

Apabila ada ketidaksesuaian, pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Disamping pidana penjara, pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai izin juga dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap sebagai berikut:

Disamping pidana penjara, pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai izin juga dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap sebagai berikut:

a. surat peringatan (SP);
b. pembatasan kegiatan;
c. pembekuan izin;
d. pencabutan izin;
e. penurunan golongan IPTB;
f. pengenaan denda; dan/atau
g. perintah pembongkaran bangunan gedung,” Tegas dia

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung,” Tutup dia

 

Pewarta : Shem

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *