Pembentukan Pansus Covid-19 diduga dihalangi pihak tertentu

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Humbahas Sumut – Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tokoh masyarakat dengan lembaga legislatif DPRD Humbang Hasundutan, Tokoh masyarakat kembali mengundang Lembaga Eksekutif dan Legislatif yang bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tujuannya adalah agar persoalan DPRD Humbang Hasundutan dengan pihak Eksekutif tidak berdampak terhadap proses kegiatan ke Lembagaan di DPRD Humbang Hasundutan, dimana fungsi dari Lembaga DPRD adalah sebagai pengawasan yang difasilitasi untuk Interpelasi, Angket dan Mosi.

Di sisi lain tokoh masyarakat berharap agar Lembaga Eksekutif melalui Plt. Sekwan DPRD Humbang Hasundutan Makden Sihombing dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan dewan yang ada di Lembaga DPRD Humbang Hasundutan, sehingga apa yang menjadi tugas, dan fungsi serta wewenang DPRD Humbang Hasundutan dapat terlaksana sesuai amanah Undang-undang yang berlaku.

Sementara itu anggota DPRD Bresman Sianturi, Politisi Partai Demokrat menyampaikan apresiasinya kepada Tokoh Masyarakat yang peduli terhadap kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan kedepannya.Namunpun didalam pertemuan tersebut, beliau juga mengatakan apa yang harus didamaikan?.

Sebab di pertemuan tanggal 1 Juli 2021 tokoh masyarakat sudah menguraikan secara rinci persoalan yang terjadi di Internal DPRD Humbang Hasundutan. Jadi di pertemuan ini kami berharap, apa yang menjadi hak kami di Lembaga Konstitusi DPRD dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Beliau menambahkan bahwa 15 orang anggota DPRD sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini ( juli 202) mereka tidak pernah mendapat pasilitas dari sekretariat.

Adapun uraian persoalan yang disampaikan pada saat pertemuan Anggota Legislatif dan Tokoh Masyarakat tanggal 1 Juli 2021 adalah adanya dugaan menghalang-halangi pembentukan Pansus Covid-19 dan Pansus Aset Daerah yang dilakukan oleh Ketua DPRD Humbang Hasundutan ( RLG).

Pada rapat paripurna tanggal 31 Mei 2021 untuk penyampaian nota pengantar 5 (lima) Ranperda tidak lagi difasilitasi oleh Sekertariat DPRD Humbang Hasundutan, Badan Kehormatan Dewan tidak difasilitasi lagi untuk rapat menyusun agenda sidang khusus terkait pelanggaran tata tertib DPRD kepada Ketua DPRD Humbang Hasundutan. Merujuk kepada persoalan internal DPRD yang telah terjadi maka mengakibatkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD lumpuh total.

 

 

Pewarta : FP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *