Diduga tabrak aturan UU, Proses Mutasi, Promosi dan Rotasi Pejabat di Kab. Cirebon dikritik keras mantan Wakil Bupati

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Cirebon Jabar – Pengambilan sumpah jabatan Mutasi, Promosi dan Rotasi dilaksanakan secara Virtual yang dihadiri oleh empat orang perwakilan Eslon II, Eslon III Eslon IV dan Fungsional yang di laksanakan di BKDSDM Kab. Cirebon pada Hari Jum,at (09/07/21) mendapat tanggapan dan kritikan keras dari Tokoh Politik Senior yang sangat berpengalaman, yang juga mantan Wakil Bupati Cirebon era Tahun 2003-2008, H. Nurasik.

Mantan Bupati Cirebon ini mengkritisi perihal Mutasi, Promosi dan Rotasi yang di laksanakan oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron, S.Ag di lingkungan Pemkab Cirebon.

Mutasi, Promosi dan Rotasi tersebut melibatkan 600 Pejabat diantaranya adalah: 4 Eslon II yang ditetapkan bersifat pengukuhan, 121 Eselon III, 462 Eslon IV dan 13 Pejabat Fungsional lainnya.

Menurut H. Nurasik, Mantan Wakil Bupati Cirebon era tahun 2003-2008, dalam pelaksanaan Mutasi, Promosi dan Rotasi adalah hal yang biasa dalam sebuah Pemerintahan, namun harus mengikuti aturan yang ada, sehingga tidak meninggalkan masalah lantaran menabrak aturan UU.

Dalam UU ASN No 5 Tahun 2014 dengan jelas disebutkan, Mutasi merupakan sistem yang di gunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Pemerintah dan Pembinaan Karir bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksanaan Mutasi Promosi dan Rotasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah diatur dengan jelas di dalam UU tersebut ditambah PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, PP No 46 Tahun 2011Tentang Penilaian Kinerja PNS, PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ANS dan Permenpan RB No 13 Tahun 2014, aturan ini sebagai dasar bagi Pemda dalam melakukan Mutasi, Promosi dan Rotasi.

Nur Asyik H. Syarief

Namun pada faktanya Mutasi, Promosi dan Rotasi kemarin yang dilakukan oleh Bupati Imron meninggalkan 3 masalah besar diantaranya, yang pertama adalah: Dalam proses administrasinya tidak di paraf oleh Wakil Bupati Cirebon, padahal sesuai UU RI No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke Dua atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 66 Ayat 1 huruf b Wakil Kepala Daerah mempunyai Tugas memberikan saran dan pertimbangan Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah.

“Saya selaku mantan Wakil Bupati Cirebon sangat menyayangkan dan sangat ironi dengan kejadian ini,” ujar H. Nurasik.

“Perlu di ingat Bupati Imron itu awalnya Wakil Bupati yang ketiban pulung,” jadi jangan meremehkan peran Wakil Bupati.

“Dalam UU itu kedudukannya setara di pilih dalam satu paket oleh Rakyat,”kata Nurasik.

“Masalah yang ke dua, Mutasi, Promosi dan Rotasi kemarin Jabatan Camat tanpa izin Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) padahal surat izin tersebut menjadi syarat mutlak administrasi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam melakukan Mutasi, Promosi dan Rotasi Camat.

“Dalam Permendagri No 30/2009 disebutkan bahwa Jabatan Camat harus menguasai pengetahuan tehnis Pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana atau sertifikat profesi kepamongprajaan, dan saya melihat ada beberapa ASN Non APDN/Sospol yang belum memiliki sertifikat Camat yang di ploting menjadi Camat’”jelasnya

“Permasalahan ke 3, Penempatan Jabatan ASN yang di gaung-gaungkan dengan _marit sistem_ dimana menurut Pasal 1 UU No 5 Tahun 2014 kebijakan dan manajemen ASN yang dilaksanakan pada kualifikasi, kompetensi yang berbasis kinerja secara keadilan dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi ekonomi, namun pada faktanya, saya melihat banyak penempatan Jabatan ASN yang tidak sesuai dengan Bidang Keahlian dan kompetensinya, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan yang berbasis kinerja pemerintah.

“Contoh, perawat ditempatkan di Kecamatan, ada pejabat yang sudah senior dan Pangkatnya sudah IV a tidak naik-naik Jabatan, lalu apa fungsi Baperjakat,”terang Nurasik.

Di lain pihak Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE,M.Si saat di hubungi Via Selulernya mengakui, bahwa dirinya tidak ikut memberikan Pertimbangan yang di maksud di dalam UU RI No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua atas UU No 23 Tahun 2014, bahkan tidak memberikan paraf, sebab tidak dilibatkan sama sekali.

Menurut pengakuannya, tiga hari sebelum pelaksanaan Mutasi tepatnya pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pihaknya bertemu dengan Bupati dan menanyakan prihal hasil Assessment, namun tidak di jawab oleh Bupati Cirebon Imron.

Bahkan menurut Ayu, pihaknya mengetahui akan ada pelantikan Mutasi, Promosi dan Rotasi tersebut dari orang lain, “kata Ayu

“Hari Rabu sebelum Mutasi saya sempat bertemu dan menanyakan kepada Pa Bupati prihal hasil Assessment, tapi Dia diam, bahkan saya tau akan ada pelantikan itu dari orang lain,” tutur Ayu saat dihubungi.

Dilain kesempatan Ketua Indonesia Crisis Centre (ICC) Aceng Sudaman, SH mengatakan, Mutasi, Rotasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Cirebon pada Jum,at 09/7/21 kemarin seperti mengelola satu buah warung, tidak ada pola pikir yang jelas dan sangat kentara konstruksinya”Conflict of Interes.

“Sebagai Ketua LSM saya berani mengatakan, Bupati Imron itu tidak mengerti Manajemen Aparatur Sipil Negara, jangan dianggap mengelola Kab. Cirebon ini seperti satu Kantor atau satu institusi, ini Pemerintah Daerah lho yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2 juta Orang, jangan sekarep dewek (jangan semaunya sendiri-red),” pungkasnya.

 

 

Pewarta : Darto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *