Berhembus Issue Pengaturan Proyek di Kota Sabang di Tangan Ketua ULP

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kota Sabang – Tender pengadaan barang dan jasa Kota Sabang di guyur issue tidak sedap dan beredar luas di masyarakat dan kalangan kontraktor khususnya di Kota Sabang.

Masyarakat dan kontraktor seperti pesimis mengikuti tender di kota sabang dikarenakan semua paket pekerjaan tersebut sudah ada list nama pemenangnya dan tender tersebut terindikasi hanya sebagai formalitas saja ucap salah satu kontraktor di Sabang yang tidak mau disebutkan namanya.

Masyarakat berharap agar Penegak Hukum dapat segera memeriksa terhadap semua paket tender yang telah dimenangkan tersebut guna mengantisipasi kerugian uang Negara dan adanya unsur KKN nantinya.

Awak Media Mitrapol mencoba menggali informasi yang beredar di masyarakat dan telah menyeret nama ketua ULP Pemkot Sabang yang seakan-akan menjadi sosok “God Father” dalam setiap kegiatan menggunakan uang Negara itu.

Masyarakat meminta kepada Walikota Sabang untuk segera mengevaluasi kinerja ketua ULP nya agar benar-benar menjalankan tupoksinya secara baik dan benar, apalagi informasi awak media Mitrapol dapatkan jika ketua ULP sering membawa nama Walikota Sabang sebagai senjatanya ke Pokja dalam memenangkan perusahaan tertentu dan jika issue tersebut benar adanya maka masyarakat berharap Walikota Sabang segera bertindak tegas jika perlu dilakukan pencopotan ketua ULP tersebut.

Masyarakat juga sangat berharap agar Aparat Penegak Hukum untuk segera memeriksa seluruh dokumen pemenang tender tahun 2021 ini, khususnya di personil dan dukungan alat perusahaan pemenang tender, karena terindikasi banyak sekali yang tidak memenuhi syarat didalam dokumen tender yang di wajibkan akan tetapi dapat dimenangkan bahkan ada kontraktor unggulan yang diduga telah memasukkan penawaran memakai beberapa perusahaan dalam satu paket pekerjaan alias satu orang kontraktor membawa beberapa perusahaan untuk safety untuk menang, sedangkan hal tersebut jelas-jelas dilarang karena tidak sesuai dengan aturan Perpres yang berlaku.

Aparat Penegak Hukum seharusnya tidak tinggal diam terkait hal tersebut agar jangan sampai timbul suuzon dimata masyarakat, seakan- akan ada kerjasama antara APH dengan ketua ULP Kota sabang dalam hal Pengadaan barang dan jasa di Kota Sabang secara negatif.

 

Pewarta : Bukhari

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *