Perkara Tipikor, Mantan Kadisdik minta pengembalian UP Rp 1,6 M

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Mantan Kadis Pendidikan Kota Tebing Tinggi Pardamean Siregar minta bebas dari tuntutan dan dakwaan, sekaligus meminta pengembalian Uang Pengganti (UP) yang telah dibayarnya sebesar Rp 1,6 miliar lebih.

Permintaan itu disampaikan penasihat hukumnya, Advokat Abdi dalam pledoi (nota pembelaan) dibacakan di ruang Cakra-5 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (28/7/2021).

Menurut Abdi dalam pledoinya, sangat tidak tepat kliennya dituntutan 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, terkait dugaan korupsi pada pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP TA 2020.

” Fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan maupun tuntutan,” ungkap Abdi.

Selain itu, tambahnya, Sekda Kota Tebingtinggi M.Dimiyathi yang dihadirkan JPU sebagai saksi menegaskan, pekerjaan pengadaan buku panduan sudah terlaksana, hasil pekerjaan dibayarkan kepada rekanan dan telah menjadi inventaris Pemko Tebingtinggi.

“Bukunya juga pada Juli 2020 telah didistribusikan ke semua SD dan SMP di Kota Tebingtinggi. Namun pihak kejaksaan tanpa koordinasi kemudian menyita buku-buku tersebut dari sekolah,” sebut Abdi.

Demikian halnya ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut mengakui, pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan berkas yang diterima dari kejaksaan.

“Bahkan tidak pernah melihat fisik buku yang telah dicetak dan menjadi inventaris Pemko Tebingtinggi, ” tegas Abdi dalam persidangan dipimpin hakim ketua Jarihat Simarmata.

Selain itu, Abdi juga bermohon kepada majelis hakim agar memerintahkan JPU untuk mengembalikan UP kerugian negara sebesar Rp1.655.000.000, yang telah dibayar kliennnya saat penyidikan.

Mantan Kadis Pendidikan Kota Tebing Tinggi Pardamean Siregar mengakui, terpaksa menjual rumah untuk membayar UP sebesar Rp 1,6 miliar lebih.

” Saya terpaksa membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 M lebih, sebab perintah atasan,” sebutnya saat dikonfirmasi awak media, usai sidang.

Perlu diketahui dalam perkara dugaan korupsi pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP bernilai Rp 2, miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020.

Dalam perkara ini, tiga terdakwa telah menjalani tuntutan masing-masing dengan berkas terpisah.

Mantan Kadis Pendidika Kota Tebing Tinggi Pardamean Siregar, selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut 7 tahun penjara, denda Rp 200juta subsider 6 bulan kurungan.

Kemudian, terdakwa Efni Efridah, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Kota Tebing Tingggi dituntut 8 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar UP sebesar Rp. 696.149.410 subsider 4 tahun penjara.

Sedangkan Masdalena, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut 5,5 tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

Pewarta : (ZH)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *