Belum Kantongi IPPKH, PT BDL Statusnya Belum di Akui di Kementerian ESDM

  • Whatsapp
Fransiscus Maindoka kadis ESDM

MITRAPOL.com, Bolmong – Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Melalui Inspektur Tambang Rendy Wajong Mengatakan, bahwa jingga saat ini PT.BDL belum teregistrasi di sistem MODI dan belun di akui.

Aplikasi ini menurut Rendy, dapat mengelolah data perusahan, sehingga pelaku usaha tidak akan sulit atau ketinggalan untuk mengetahui perkembangan perusahan tersebut. Demikian hal ini di lansir pada pemberitaan Media Online Manadozone. Selasa (10/08/21).

“Status PT BDL saat ini belum diakui oleh Kementerian ESDM dan belum masuk dalam Sitem MODI. Jadi sebaiknya masalah legalitas PT BDL jelas dulu, baru kemudian bisa melakukan kegiatan penambangan,” Ujar Rendy Wajong.

Dikatakannya, Apabila PT BDL akan melaksanakan kegiatan wajib menunjuk KTT, sebagai orang tertinggi di lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai Good Mining Practice.

” PT BDL wajib menunjukan KTT sebagai orang tertinggi dilapangan, okehnya apabila itu belum ada, maka dilarang melakukan kegiatan pertambangan,” Ucapnya.

Lebih Lanjut Kata Rendy, Memang T BDL sudah ada Perpanjangan IUP OP, tapi karena wilayah izin masuk dalam wilayah Hutan Produksi (HP) maka PT BDL wajib mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Jika tidak, maka mereka tidak bisa melaksanakan aktifitas. Tegas Rendy Wajong, Sembari memberi link ESDM untuk cek Data BDL https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan

Terpisah, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawei Utara Fransiscus Maindoka saat dimintai keterangan menyatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali menghentikan aktifitas mereka tapi tetap saja beraktivitas?

“Ia PT BDL belum kantongi IPPKH, kami sudah beberapa kali menghentikan aktifitas dilokasi tapi mereka tetap saja beraktifitas,” tandasnya.

Seraya menambahkan, Bahwa jika ada kegiatan dilokasi PT BDL, Maka itu adalah Ilegal dan sudah melanggar UU no. 3 thn 2020 Tentang Minerba,” Pungkas Fransiscus Maindoka.

Sementara itu Ketua LSM Lembaga Pemantau Pemerintah Bolaang Mongondow (LP2BM) Ali Imran Aduka menyampaikan, Meminta aparat kepolisian untuk tidak membiarkan aktivitas kegiatan penambangan PT.BDL yang belum memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

” Pemerintah dan Kepolisian diminta jangan membiarkan kegiatan BDL yang belum mengantongi IPPKH di lokasi Hutan Produksi (HP). Jika ini terjadi, maka sebagai lembaga kontrol kami akan mengaduhkan persoalan ini ketingkat yang lebih tinggi.” Pintah Aduka.

Perlu di ketahui bahwa polemik Yang Terjadi pada Perusahan Tambang Emas Bulawan Daya Lestri (BDL) tersebut, Tepatnya di Desa Monsi, Kecamatan Lolayan (Bolmong) Masih Terus berlanjut.

Ditambah lagi bahwa Ternyata BDL belum mengantongi Perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPPKH dari Kementrian ESDM.

PT BDL belum bisa di perbolehkan melakukan aktivitas penambangan selama Perpanjangan Usulan IPPKH belum Keluar atau dikantongi oleh pihak perusahan.

Untuk IUP OP Harus di sertai juga dengan IPPKH nya sebagai dasar hukum Di dalam melakukan kegiatan penambangan di kawasan Hutan Produksi (HP).

 

Pewarta : Chandra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *