Dipanggil undangan klarifikasi terkait UU ITE, Hp Warga Percut Seituan Diduga Disita Oknum Penyidik

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Ibnu Akbar (27), warga Percut Seituan, merasa kecewa dengan tindakan oknum penyidik Polres Belawan yang melakukan penyitaan terhadap Hp Samsung S8 miliknya, pada saat dirinya menghadiri undangan klaifikasi mengenai laporan Anggi Syafitri Saragi, warga jalan Kol Yos Sudarso, Ling III, Kel Kota Bangun, Kec Medan Labuhan berdasarkan LP/B/1013/VI/2021/SPKT/Polda Sumatera Utara, Tgl 22 Juni 2021, terkait UU ITE.

Menurut Ibnu Akbar kepada Mitrapol, Kamis (12/8) bahwa dirinya yang menghadiri panggilan klarifikasi mencoba kooperatif sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Belawan, Nomor: B/4288/VII/RES.2.5.2021/RESKRIM, Tgl 29 Juli 2021.

Namun saat dirinya yang telah hadir memberi keterangan yang sebenarnya, tiba tiba oknum penyidik membuat surat pernyataan serah terima untuk melakukan penyitaan terhadap Hp Samsung S8 miliknya dengan alasan hp tersebut dirinya melakukan penghinaan melalui ITE

“Saya kan datang memenuhi panggilan klarifikasi, tapi seharusnya klarifikasi itu bukan langsung menyita hp saya, padahal hp itu sebagai alat komunikasi saya bekerja selama ini,” terang Ibnu Akbar.

Terpisah, Pengamat Hukum, Mahmud Irsyad Lubis, SH kepada mitrapol mengatakan, bahwa mengamankan barang bukti itu namanya tanda penerimaan barang bukti.

“Kita memahami itu sama saja penyitaan, namun namanya bukan penyitaan, maka kita definisikan, penerimaan tanda barang bukti itu sejatinya penyitaan.

karena dilakukan dipenyelidikan, maka tidak sah, karena penyitaan hanya bisa dilakukan dalam penyidikan,”katanya.

Selanjutnya Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) kembali mengatakan bahwa tindakan Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan penerimaan barang bukti terhadap suatu dugaan peristiwa pidana untuk menemukan ada sebuah pidana dalam proses penyelidikan, itu dapat dikategorikan sebagai penyitaan.

“Sementara penyitaan itu tidak ada dalam penyelidikan tapi yang ada dalam Penyidikan.

Karena tindakan penyitaan yang tidak sah, maka itu kewenangan Praperadilan. Harus diukur dulu, kata kata apa yang menjadi standar untuk ditemukannya peristiwa pidana itu, apakah sudah mengacu pada keterangan keterangan lainnya untuk ditemukan sebuah peristiwa pidana, Jangan dulu melihat keterangan dia, karena ada tafsiran bahasa dan kata,” terangnya.

Mengakhiri, Mahmud Irsyad kembali mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oknum Penyidik Polres Pelabuhan Belawan terlalu Prematur.

“Terlalu Prematur dia melakukan hal itu dan bertentangan dengan Perkap No 6 tahun 2019,”pungkasnya.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP I Kadek Heri Cahyadi ketika dikonfirmasi Mitrapol melalui WhatsApp, Kamis (12/8), seakan enggan berkomentar dengan tidak membalas.

 

Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *