Cegah Kegaduhan, Pilkades Serentak 2021 Ditunda, Bupati Pandeglang Segera Buat SK Pjs Kades

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Pandeglang ditunda, Bupati Pandeglang Irna Narulita akan segera membuatkan SK Pjs (Pelaksana jabatan sementara) kepala desa (Kades) yang habis masa jabatannya tahun 2021.

SK Pjs Kades akan segera dibuatkan Bupati Pandeglang Irna Narulita karena Pilkades Serentak 2021 di Kabupaten Pandeglang ditunda.

Menurut Bupati Pandeglang SK Pjs Kades dibuat dalam rangka menjaga kondusifitas dan mencegah kegaduhan pasca keluarnya surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4251/ SJ tentang penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Pilkades Serentak 2021 dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dimasa pandemi Covid-19.

Sebelumnya Pemkab Pandeglang sudah menetapkan jadwal pencoblosan Pilkades serentak tanggal 8 Agustus 2021 namun ditunda atau diundur sampai batas waktu tidak ditentukan.

“Pilkades di tunda maka harus segera ada tindaklanjut agar tidak terjadi kegaduhan dan kondusifitas wilayah tetap terjaga,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita dikutip Kabar Banten, Kamis, 12 Agustus 2011.

Terkait penundaan Pilkades Serentak 2021 ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Khususnya kepada para calon kepala desa.

“Sehingga agat dapat dipahami jika keputusan penundaan Pilkades untuk kemaslahatan bersama,” katanya.

Adanya keputusan penundaan pilkades ini tentunya harus segera disikapi dengan membuat SK Pjs Kades.

“Pemda Pandeglang akan segera membuat surat keputusan untuk penetapan Pelaksana Jabatan Sementara (Pjs) untuk mengisi jabatan Kades yang habis masa jabatan,” katanya.

Bupati Pandeglang menuturkan, sesuai Surat Mendagri ada 4 parameter harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Di antaranya menurunkan kasus aktif, meningkatkan angka kesembuhan menurunkan tingkat kematian serta menurunkan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratidi BOR) untuk Intensive Cars Unit (ICU) dan ruang isolasi.

“Kita juga harus edukasi seluruh masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, mendorong percepatan vaksinasi Covid-19,” katanya.

Serta mendorong pemerintah desa untuk terus aktif melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid 19 di masing-masing desa.

“Semoga saja dengan kita melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, Pilkades serentak di Pandeglang dapat segera dilaksanakan tanpa ada penundaan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Yogi Dulhadi menuturkan, keputusan penundaan Pilkades Serentak 2021 ini merupakan pilihan bijak.

“Keputusan ini bukan tanpa sebuah kajian, jadi penundaan ini yang terbaik untuk saat ini dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19” katanya

 

Pewarta : Muklis

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *