Adanya Dugaan Pungli BST oleh Ketua RW di Desa Cipinang : Ketua RJN Pandeglang Laporkan..!!!

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Beredarnya pemberitaan di beberapa media online, mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang oknum Ketua RW di Desa Cipinang Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang yang diduga telah melakukan pemotongan dana Bantuan Sosial yang diterima KPM senilai Rp 50 Ribu hingga Rp 100 Ribu per KPM.

Entus Mujani, Ketua DPC Pandeglang Ruang Jurnalis Nusantara mengatakan, pungutan yang diduga dilakukan oleh salahsatu oknum RW/RK sangat menyayat hati, karena bantuan tersebut diperuntukan bagi warga miskin terlebih di masa kedaruratan seperti sekarang ini, Selasa (17/08/2021).

Seharusnya Pejabat desa setingkat RW/RK tidak diperkenankan memungut ataupun menerima uang bansos tersebut, walaupun itu hanya sekedar ucapan terimakasih,” tutur Entus.

Tambah Entus, Tugas Perangkat Desa adalah membantu warganya untuk mendapatkan pelayanan yang baik, bukan terkesan meminta upah atau mengharapkan imbalan apa yang telah dikerjakan sebagai pelayan masyarakat.

Kami akan melaporkan hal ini, sebagai efek jera untuk para oknum yang berani memungut bantuan sosial khususnya di wilayah pandeglang,” ucap Entus.

Sementara diketahui dugaan pungutan liar (Pungli) Ketua RW kepada KPM di Desa Cipinang yang mencuat di media online, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, hal itu berawal dari temuan salah satu anggota Ormas Gaib Perjuangan (Gema Anak Indonesia Bersatu Perjuangan) PAC Kecamatan Angsana, Sartu yang mengabadikan moment terjadinya dugaan pungli dana Covid-19 BST Pusat (Bantuan Sosial Tunai).

Sartu, membenarkan adanya dugaan Pungutan tersebut “yang saya buat itu benar dan bukan rekayasa atau Hoax dan apa yang saya lakukan bukan hanya sebagai kontrol sosial, tetapi saya tidak berharap di wilayah saya ada pungli kepada KPM, awalnya hanya mengingatkan, dan saya juga merasa miris ketika melihat pungli di wilayah saya, mereka (pelaku) tidak melihat kondisi masyarakat saat pandemi seperti ini”.

Sartu Juga menambahkan bahwa bukan hanya bantuan BST saja yang ada kejanggalan melainkan bantuan program PKH juga ada kejanggalan setiap pencairan PKH dan KPM hanya menerima uang tanpa struk dan diduga tidak sesuai komponen.

Uang yang diterima KPM, dan ada salah satu KPM yang menerima uang sebesar Rp.170 ribu dari salahsatu Oknum RW, dan selama ini KPM tidak memegang kartu ATM, dan kartu ATM tersebut di pegang oleh oknum tersebut dan KPM baru memegang kartu ATM PKH baru bulan kemarin, itu pun setelah ramai dimedia sosial diwilayah Kecamatan Angsana.” tutup Sartu.

 

Pewarta : Hr/ team

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *