Ketua DPRD Nunukan Minta Kepada Pemkab untuk Menyelesaikan Janji Kepada Warga Relokasi Perumahan Griya Tepian Pantai Inda Lestari

  • Whatsapp
Poto Hj.Leppa Ketua DPRD didampingi Saleh SE.dan Andi Krislina Ketua Komisi I DPRD Nunukan Hj leppa Ketua DPRD pimpinan Hering antara Warga Relokasi dengan pemkab nunukan

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – 100 Warga Exs Relokasi Mendatangi Gedung DPRD menuntut lokasi tana dan Perumahan yang dijanjikan belum jelas Statusnya, kasus ini sudah berlangsung 12 tahun.

Dalam Hering yang dipimpin langsung 9leh Hj.Lepp didampingi WAKIL Ketua Saleh S.E dan Andi Krislina Ketu komisi I DPRD.

Dalam Pertemuan itu Cukup Alot Ketua DPRD agak tegang dan menyesalkan kenapa khusus ini sudah berjalan 12 Tahun pemkab nunukan belum menuntaskan.

Menurut Gazalba Tahir juru Bicara sekaligus Ketua RT Perumahan Griya Tepuan pantai Lestari

Menurut Gazalba SH, kami datang ke DPRD supaya ada dukungan dari DPR terhadap Warga Perumahan Griya tepian Lestari Ex dari lokasi karena sejak awal mereka sebelum direlokasi ke sana terjadi pertemuan antara pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas PU bidang Bina Marga Abdul Halid ST, camat Nunukan, H. Muhammad Arsyad, Lurah Nunukan Timur waktu ibu Diah Lestari.

Didalam rapat itu disepakati pada tanggal 14 Juni tahun 2009, timbul pertanyaan dan ada jawaban dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk berita acara pada tanggal 14 Juni 2009.

Warga mempertanyakan Kalau kami direlokasi bagaimana dengan status rumah hunian baru ini ?.

Dijawab oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Bidang Bina Marga bahwa itu akan jadi hak milik dan itu ada semua bukti yang kami disimpan.

Menurut Abdul Halid ST. menyampaikan bahwa Sementara dalam proses SK Bupati untuk kemudian dibuktikan dengan sertifikat yang akan diserahkan ke masing-masing penghuni itu ditandatangani Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan umum , Camat Nunukan Lurah Nunukan Timur dengan beberapa warga termasuk ketua Rt 17 Nunukan Timur H. Jamal.

Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat seperti haji Anas Pak Ridwan ada Jamal itu yang mewakili warga.

Jadi pemikiran saya kalau namanya proses SK tidak mungkin berlaku sampai 12 tahun berlarut larut seperti ini,” ujar Gazalba

Lanjut Gazalba bahwa Janji tidak terpenuhi hingga kasus ini berlarut sudah 12 tahun laut kita ke DPRD.

Oleh itu Kami Warga Relokasi memohon ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan untuk memberikan dukungan kepada kami warga Relokasi untuk memfasilitasi mempertanyakan kenapa di mana kendalanya ujar Gazalba .

Kalau warga Relokasi dengan pemerintah kami sudah melakukan Pertemuan rapat dengan Pemda dipimpin asisten II Robi Nahak Serang SH Pertemuan itu sudah 4 kali pertemuan namun ” Belum ada titik temu dan kejelasan status lahan yang kami tunggu dan belum Tuntas”.

Lanjut Gazalba Kendalanya kalau kita mengacu ke Permendagri nomor 19 tahun 2016, itu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2007 yang memuat mulai dari rencana pembangunan ini Perumahan kemudian peruntukannya apakah untuk relokasi dan memang ada di situ mau direlokasi ke masyarakat.

Kemudian Perumahan Untuk masyarakat yang di lokasi itulah yang dibutuhkan bagian bidang ASET BKAD pemkab nunukan sekarang setelah berkonsultasi dengan KPK karena ini sudah masuk ranahnya KPK .

Menurut Edi Sandre kabid ASET Pada BKAD mengatakan bahwa Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) hingga saat ini belum ditemukan itulah yang menentukan Apakah Perumahan yang dibangun oleh Pemerintah tqhun 2009 Itu menjadi Milik Warga Relokasi atau Milik Aset Pemerintah Daerah.

DPA itulah yang menentukan Apabilah isi berita didalam itu di Hibahkan atau bagaimana. Daftar Pelaksana Anggaran itu yang sudah berlarut larut Sudah Lama dicari Oleh Pejabat Dinas Pejerjaan Umum dalam hal 8ni Kabid Bina Marga waktu itu dujabat Pak Abdul Halid.ST hingga Saat ini belum ditemukan.

lanjud Edi Sandre.ST kabid Aset BKAD bahwa dalam proses Pengalihan Status Kepemilikan Tana dan Bangunan Perumahan Griya Tepian Pantai Lestari, telah dibentuk Tim khusus atau Tim Penyelesaian Komplik Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Lanjut Edi Sandre bahwa untuk menindak lanjuti proses penyelesaiannya BKAD sudah berusaha melakukan kordinasi dengan Pihak Inspektorat untuk.melakukqn Audit khusus tahun 2018 hingga dari Laporan pemeriksaan akan menjadi dasar laporan selama ini.

Lanjut Gazalba dalam dialog di hadapan Ketua dan anggota DPRD bahwa Jadi hasil pertimbangan KPK karena ini dia belum ditemukan DPA maka KPK sarankan bentuk tim khusus untuk mencari DPA ini namun Hingga saat ini warga mempertanyakan Kinerja Tim sudah sejauh mana prosesnya.

Kemudian kalau memang nantinya tidak ditemukan kemungkinan dilakukan deskripsi ini artinya meramu Bagaimana caranya supaya apa yang dijanjikan pemerintah daerah pada tahun 2009 itu dan apa keinginan warga itu bisa dipenuhi.

Jadi memang ada di situ ada penduduk tanah mereka terlepas dari tanah Pemda itu ada sekitar 3 bangunan di situ, itu memang di luar dari pada tanah Pemda.

Kompleks pertama itu ada 106 unit kemudian yang di lokasi dua itu ada 23 unit jadi total keseluruhan bangunan yang sudah dibangun pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum itu sebanyak 129 unit .

Yang kami tuntut ini karena sudah disepakati 100 unit untuk 100 kartu keluarga hanya itu yg kami tuntut, kami belum menuntut yang 29 unit karna hanya 100 yang disepakati waktu itu.Ujar Gazalba Tahir SH. juga selaku Ketua RT.17 Kelurahan Salisun kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

 

Pewarta : Yuspal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *